Bandarlampung – LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPD Provinsi Lampung kembali menyerukan tindakan tegas atas dugaan praktik korupsi dalam sejumlah proyek Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023-2024. Sekretaris Jenderal TRINUSA, Faqih Fakhrozi, menyatakan bahwa organisasinya akan segera melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain itu, unjuk rasa jilid I akan digelar pada **5 Mei 2025** mendatang untuk mendesak penyelesaian kasus ini.
*Proyek-Proyek yang Diduga Bermasalah**
TRINUSA mengidentifikasi sejumlah pekerjaan di Kawasan Sains Tanjung Bintang, Lampung, dengan total nilai mencapai **Rp7,12 miliar** yang diduga mengandung mark-up dan ketidakwajaran. Berikut rinciannya:
1. Renovasi Gedung Kawasan Sains Tanjung Bintang (Pagu: Rp3,45 Miliar)
Proyek ini mencakup 29 item pekerjaan, termasuk bongkar atap lama (1.324 m²), pemasangan cladding baru (684 m²), hingga instalasi lampu LED. TRINUSA mempertanyakan harga satuan yang dinilai terlalu tinggi, seperti pemasangan atap kliplock dan cladding, yang tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Renovasi Laboratorium Kawasan Sains Tanjung Bintang (Pagu: Rp1,82 Miliar)
Terdapat 27 item pekerjaan, seperti pemasangan plafon gypsum (333 m²), rangka baja (9.464 kg), dan instalasi AC inverter. LSM ini mencurigai adanya inefisiensi anggaran, terutama pada pekerjaan yang seharusnya bisa lebih murah.
3. Pengadaan Cubicle Set untuk CWS(Pagu: Rp1 Miliar)
Pengadaan meja kerja, kursi rapat, dan lemari dengan material MDF dan metal dinilai terlalu mahal. Misalnya, workstation 4 orang dianggarkan hingga puluhan juta per unit, jauh melebihi harga normal.
4. **Pemeliharaan Kawasan Sains & Pengadaan Peralatan Listrik** (Total Pagu: Rp2,85 Miliar)
Proyek ini meliputi pemeliharaan jalan inspeksi dan pengadaan stabilizer 20 KV. TRINUSA mempertanyakan transparansi proses e-purchasing yang digunakan.
Laporan ke KPK & Kejagung Serta Rencana Unjuk Rasa
Faqih Fakhrozi menegaskan bahwa dokumen pendukung, termasuk dokumen lelang, kontrak, dan perbandingan harga pasar, telah dikumpulkan untuk dilaporkan ke KPK dan Kejagung. “Kami menemukan indikasi kuat mark-up dan kolusi. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana riset dikelola,” tegasnya.
Selain upaya hukum, TRINUSA akan menggelar **unjuk rasa jilid I pada 5 Mei 2025** di depan kantor BRIN dan instansi terkait. Aksi ini bertujuan mendesak tindakan cepat dari penegak hukum dan meminta pertanggungjawaban pihak BRIN.
Tuntutan TRINUSA
1. Penyidikan KPK & Kejagung: Mendesak pemeriksaan mendalam terhadap aliran dana dan pihak terlibat.
2. Audit Independen: Meminta BPKP atau BPK melakukan audit khusus proyek BRIN di Lampung.
3. Transparansi Publik: Publikasi dokumen pengadaan secara lengkap untuk memastikan akuntabilitas.
“Kami tidak akan diam. Jika tidak ada tindakan, unjuk rasa akan semakin masif hingga Kasus tersebut terang menderang,” tegas Faqih.
