Infojejama.com – Bandar Lampung, 26 Mei 2025 – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lacak bersama Simulasi Provinsi Lampung bersiap menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung pada hari Rabu, 28 Juni 2025,
Ketua LSM LACAK mengatakan, “Aksi ini menuntut penyelidikan tuntas dugaan korupsi dana **Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2023** di Kabupaten Way Kanan, yang diduga melibatkan oknum Dinas Perkebunan setempat.
**Fakta Dugaan Korupsi**
Berdasarkan investigasi LSM Lacak, program PSR seluas **90,7 hektare** di Way Kanan dinilai sarat penyimpangan:
1. **Realisasi Tidak Sesuai**: Hanya **11,1 hektare** yang ditanam, sedangkan **77,8 hektare** belum dikerjakan sama sekali, termasuk lahan yang hanya ditumbang (1,8 ha) atau tidak disentuh (2,3 ha) .
2. **Potensi Kerugian Negara**: Dengan standar biaya **Rp9,75 juta/hektare**, diperkirakan negara rugi **Rp758,55 juta** akibat pencairan dana tanpa realisasi pekerjaan .
3. **Pungutan Liar (Pungli)**: Kelompok tani mengaku dipungut **5% per hektare** oleh oknum Dinas Perkebunan untuk “mempermudah administrasi”, tindakan yang tidak berdasar hukum dan diduga gratifikasi .
**Tuntutan LSM**
Candra Setiawan, Koordinator LSM Lacak, menegaskan:
> “Kami mendesak Kejati dan Polda Lampung mengusut oknum yang terlibat, mengembalikan kerugian negara, dan menindak tegas praktik pemerasan ini. Program PSR seharusnya membantu petani, bukan dikorupsi!” .
LSM juga meminta audit menyeluruh terhadap **Dinas Perkebunan Way Kanan** dan transparansi laporan penggunaan dana PSR, mengacu pada **UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** .
### **Respons Pemerintah dan Aparat**
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kejati atau Polda Lampung. Namun, LSM menyoroti pola serupa di daerah lain, seperti kasus korupsi PSR di **Aceh Barat** yang merugikan negara **Rp17,9 miliar** , serta dugaan lahan bodong dan pungli di **Aceh Timur** .
### **Rencana Aksi**
Unjuk rasa akan berlangsung secara tertib dengan agenda:
– Penyerahan dokumen investigasi ke Kejati dan Polda.
– Orasi publik tentang dampak korupsi PSR terhadap petani.
– Permintaan komitmen penegakan hukum dalam 30 hari kerja.
**Pasca-aksi**, LSM akan memantau perkembangan penyidikan dan siap mengajukan judicial review jika tidak ada progres. Masyarakat Way Kanan diharapkan berpartisipasi menyuarakan keadilan.(Red)
