Beberapa Kades Dari Pesawaran Tidak Penuhi Panggilan Jaksa Kejati Lampung Karna Salah Nama Proyek Dalam Surat

PESAWARAN – Beberapa Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Kamis (4/9/2025). Panggilan tersebut terkait penyidikan dugaan korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesawaran tahun 2022.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketidakhadiran para Kades tersebut disebabkan oleh kesalahan nama proyek yang tercantum dalam surat panggilan. Kejati Lampung mengeluarkan Surat Permintaan Keterangan (SPK) untuk menyelidiki proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Padahal, menurut para Kades, proyek yang mereka terima dan kelola pada 2022 adalah proyek Sanitasi.

Salah seorang Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya membenarkan hal tersebut, Ia menyatakan bahwa dirinya dan Kades lainnya telah mempersiapkan seluruh berkas yang diminta, namun urung memenuhi panggilan karena ketidaksesuaian fundamental dalam surat tersebut,

“Kami kemarin, hari Kamis, tidak berangkat, padahal kami sudah siapkan berkasnya. Alasannya karena surat panggilan Permintaan Keterangan itu untuk proyek SPAM, sementara proyek yang kami terima pada tahun 2022 itu adalah proyek SANITASI,” ujarnya kepada media, Jumat (5/9/2025).

Kades tersebut menambahkan bahwa mereka bersedia kooperatif dengan proses hukum asalkan surat panggilan yang dikeluarkan sudah sesuai.

“Kalau ada surat panggilan lagi yang (nama proyeknya) benar, baru kami berangkat. Entah kalau Kades dari kecamatan lain berangkat atau tidak, yang jelas dari kecamatan saya, dua desa kami tidak berangkat,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kejati Lampung mengenai adanya kesalahan administratif dalam surat panggilan tersebut dan apakah akan dilakukan penerbitan ulang surat untuk memanggil para Kades yang dimaksud.

Kasus dugaan korupsi proyek PUPR Pesawaran tahun 2022 ini terus diselidiki. Kejati Lampung diduga sedang mengusut adanya indikasi penyimpangan dalam sejumlah proyek infrastruktur yang menyerap anggaran daerah.

By. Redaksi