Ketua JWI DPW Lampung Segera Turunkan Team Lakukan Investigasi Cek Fakta Sesuai Data Realisasi Dana Desa Murni Jaya Kecamatan Tumijajar 

Infojejama.com // Tulang Bawang Barat – Dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat langsung ke rekening desa dan dikelola oleh pemerintah Desa untuk mensejahterakan dan kemajuan di desa masing-masing di seluruh wilayah di Indonesia, beda halnya yang terjadi di pemerintahan Desa Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung,

Justru mendapatkan sorotan dari Rudi Sapari A.s Selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jajaran Wartawan Indonesia ( DPD JWI ) Provinsi Lampung dirinya angkat bicara setelah melihat data realisasi penggunaan anggaran dana DESA MURNI JAYA dan akan segera intruksikan anggotanya untuk melakukan investigasi cek fakta sesuai data dan melibatkan warga masyarakat setempat dalam mengungkap fakta,

Rudi mengatakan, “Sesuai permintaan masyarakat yang menghubungi saya meminta cek data dan cek fakta penggunaan anggaran dana DESA MURNI JAYA , maka dalam waktu dekat ini saya segera intruksikan anggota untuk melakukan investigasi di lapangan khusus nya di DESA MURNI JAYA anggaran tahun 2023-2024-2025 apakah realisasi yang tertera dalam data itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak, adapun dari beberapa item kegiatan yang akan kami lakukan investigasi ialah :

Pagu Anggaran Tahun 2023 Rp. 828.684.000

Data Realisasi Penggunaan Dana Desa :

1.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 6.575.000

2.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 138.631.000

3.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 137.557.000

4.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 18.045.000

5.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 10.952.000

6.Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 49.930.000

7.Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat DesaRp 13.250.000

8.Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan MasyarakatRp 10.000.000

9.Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)Rp 20.875.000

10.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)Rp 12.475.000

11.Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)Rp 19.200.000

12.Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)Rp 34.950.000

PAGU ANGGARAN TAHUN 2024 Rp. 835.707.000

Penggunaan Dana Desa :

1.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 24.413.000

2.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 62.203.000

3.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 42.331.000

4.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 720.000

5.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 69.333.000

PAGU ANGGARAN TAHUN 2025 Rp. 909.746.000

Data Realisasi

1.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 87.144.000

2.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 7.989.500

3.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **Rp 71.550.000

4.Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 15.220.000

5.Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)Rp 5.100.000

6.Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp 81.000.000a

7.Penyertaan ModalRp 109.200.000

Rudi Sapari menambahkan, berdasarkan data terhitung 3 tahun tersebut hanya beberapa item dari keseluruhan kegiatan yang akan kami lakukan investigasi, apabila hasil investigasi dilapangan ditemukan adanya indikasi dugaan korupsi, maka kami dari JWI DPW Lampung akan layangkan surat laporan pengaduan kepada pihak APIP dan APH setempat untuk melakukan pemeriksaan agar semua jelas dan terang benderang.

Selanjutnya saat dikonfirmasi melalui via whatsapp kepala desa MURNIJAYA sedang tidak aktip, hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Desa murnijaya

Bersambung

By.Redaksi