infojejama.com // _Tulang Bawang Barat – Ketua JWI DPD Tulang Bawang Barat, Heri Akbar, menyoroti pengelolaan anggaran Tahun 2025 di SMAN 2 Tulang Bawang Barat yang bersumber dari APBN dan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola.
Sorotan tersebut disampaikan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Namun demikian, JWI menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati klarifikasi dari pihak terkait.
Adapun rincian kegiatan yang menjadi perhatian antara lain:
Tahun 2025 Tahap 1
Rincian Penggunaan:
1. Penerimaan Peserta Didik baru Rp 11.934.400
2. pengembangan perpustakaan Rp 209.374.500
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
Rp 50.585.500
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
Rp 40.974.100
5. administrasi kegiatan sekolah Rp 99.976.200
6. langganan daya dan jasa Rp 7.205.000
7. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
Rp 31.765.300
8. pembayaran honor Rp 114.390.000
Total Dana Rp 566.205.000
Tahun 2025 Tahap 2
Rincian Penggunaan
1. Penerimaan Peserta Didik baru
Rp 6.435.500
2. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
Rp 75.884.800
3. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
Rp 71.477.200
4. administrasi kegiatan sekolah Rp 88.144.550
5. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 36.486.700
6. angganan daya dan jasa Rp 43.872.400
7. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
Rp 139.348.850
8. pembayaran honor Rp 113.645.000
Total Dana Rp 575.295.000
Heri Akbar menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan investigasi serta melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak sekolah SMAN 2 Tulang Bawang Barat, guna memperoleh penjelasan resmi terkait penggunaan anggaran tersebut.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan investigasi dan melayangkan surat konfirmasi klarifikasi kepada pihak sekolah SMAN 2 Tulang Bawang Barat, agar Publik mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” ujar Heri Akbar.
JWI DPD Tulang Bawang Barat menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan tuduhan, melainkan bagian dari upaya menjaga transparansi dan memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, media ini memberikan ruang untuk memberikan hak jawab kepada pihak terkait untuk perimbangan pemberitaan
(Red)
