Lampung – Satu tahun masa pemerintahan Rahmat Mirzani Djausal (RMD) sebagai Gubernur Lampung menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Sejumlah pihak menilai, kinerja pemerintahan saat ini belum menunjukkan perubahan signifikan seperti yang diharapkan publik.
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat di daerah yang harus “meminta-minta” agar pembangunan infrastruktur dasar diperhatikan pemerintah apakah memang harus bengitu
“Sudah satu tahun berlalu, tapi realisasi pembangunan belum terasa merata. Jangan sampai pemerintah hanya jago umbar janji tanpa bukti nyata di lapangan,” tegas Mahmuddin, Sabtu (28/Februari/2025).
Menurutnya, sejumlah program prioritas yang sebelumnya digaungkan saat masa kampanye belum sepenuhnya terealisasi. Ia menilai masih terdapat jalan rusak, fasilitas publik yang terbengkalai, serta pelayanan yang belum optimal di beberapa wilayah kabupaten/kota di Lampung.
Mahmuddin juga membandingkan capaian kepemimpinan saat ini dengan harapan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang tegas dan responsif terhadap keluhan rakyat. “Masyarakat tidak ingin janji-janji politik. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
LSM Penjara Indonesia DPD Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) agar program kerja benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Seperti Jalan raya gedung tataan Pardasuka Informasi yang di himpun Beberapa kepala desa di bawa menghadap gubernur oleh salah satu anggota dewan guna Mengharapkan jalan di bangun ,tapi tidak juga ada kepastian, Pun ada yang di bangun itu loncat loncat hanya satu dua kilo sisanya hanya ditimbun Sabes saja,janji gubernur tidak ada lagi jalan berlubang jelang Arus mudik lebaran,
Yang jadi ke anehan jalan waylima kedondong ini dari kepemimpinan Arinal hanya diberi janji janji tanpa bukti ,mirisnya Jalan provinsi di ujung gunung Gunung dibangun jalan tataan kedondong di depan mata dibiarkan Hancur seakan di anak tirikan , pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, media ini memberikan ruang kepada pihak terkait jika ingin memberikan klarifikasi.
By. Redaksi
