TUBABA. 23.Maret.2016, Infojejama.com – Upaya transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) di Tiyuh Kagungan Ratu, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menuai sorotan tajam.
Oknum Kepalo Tiyuh setempat diduga mencoba menyuap Tim Investigasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Tubaba yang tengah menelusuri dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa tahun 2025.
Investigasi ini bermula dari temuan tim di lapangan terkait tidak adanya papan informasi pengguna anggaran di lokasi kegiatan. Selain itu, terdapat indikasi mark-up anggaran serta proyek yang diduga tumpang tindih (berulang) dengan nilai nominal yang tidak wajar.
Kronologi Kejadian
Pada saat Tim JWI menyambangi Kantor Balai Tiyuh untuk meminta klarifikasi, Kepalo Tiyuh dan Sekretaris Tiyuh tidak berada di tempat. Melalui pesan WhatsApp kepada Kaur Umum, Kepalo Tiyuh justru memberikan instruksi yang mencederai etika profesi jurnalis.
“Suruh Pak Carik aja yang temui, nanti bilang sama wartawan yang datang nunggu cair nanti dikasih uang,” tulis pesan singkat tersebut. Namun, Pak Carik pun Tidak bisa menemui tim dengan alasan sedang ada urusan di luar.
Tim hanya berhasil menemui Kasi Perencanaan. Saat dikonfirmasi mengenai kejanggalan anggaran, Kasi Perencanaan memberikan jawaban singkat dan terkesan enggan bertanggung jawab. “Saya hanya merencanakan kegiatan, terlepas dilaksanakan atau tidak itu urusan TPK. Saya tidak bisa jawab terlalu jauh, silakan Bapak cek sesuai tugas dan fungsi,” ujarnya dengan nada lemas.
Upaya Penyuapan
Sikap tidak kooperatif berlanjut saat tim dalam perjalanan pulang. Kepalo Tiyuh Kagungan Ratu menghubungi Tim JWI melalui telepon WhatsApp. Alih-alih memberikan klarifikasi teknis, ia justru mencoba membujuk tim dengan iming-iming uang.
“Sudah tenang saja toh,sudah kaya apa aja lo.Nanti kalau Udah cair saya kasih, nanti saya titip Kaur Umum,” ucap oknum Kepalo Tiyuh dalam Pesan WhatsApp Yang dikirim Pada Tim JWI
Menanggapi hal ini, Ketua DPD JWI Tubaba menegaskan tidak akan menoleransi upaya pembungkaman terhadap pers melalui suap. Pihaknya menduga kuat ada ketidakberesan dalam tata kelola Dana Desa di Tiyuh Kagungan Ratu, baik tahun 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya.
“Kami akan kawal dan kupas tuntas dugaan ini. Jika terbukti ada penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, kami minta Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait segera turun tangan untuk mengusut dan memproses kasus ini sesuai aturan yang berlaku,” tegas Ketua JWI Tubaba.
Kasus ini menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah dan instansi pengawas agar lebih ketat memantau penggunaan uang negara di tingkat Tiyuh/desa demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan oknum tertentu.
Rilis: Tim JWI
