Kejati Lampung Panggil 8 Kades Dari  Pesawaran Dimintai Keterangan Terkait Dugaan Korupsi Fee Proyek Sanitasi Sebesar 20% TA 2022, Aktivis G – MAKI Angkat Bicara 

Infojejama.Com Bandar LAMPUNG –

Beredar informasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memanggil delapan kepala desa dari Kabupaten Pesawaran, Kamis (4/9/2025). Pemanggilan ini terkait dugaan korupsi pada proyek jasa konstruksi perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Dinas PUPR Pesawaran Tahun Anggaran 2022.

Menurut sumber yang mengetahui detail kasus, pemanggilan para kades tersebut untuk dimintai keterangan terkait dua hal utama: dugaan pemotongan anggaran proyek sebesar 20% dan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 10 juta per kepala desa untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

“Penyerahan atau pemotongan tersebut dilakukan di depan bank tempat mengambil uang. Itu sekaligus pemotongan ‘paksa’. Kalau kami menolak, program tidak akan turun,” ujar sumber tersebut, mengungkapkan praktik yang diduga telah terjadi. Pemotongan dana itu disebut diserahkan langsung kepada pendamping teknis proyek tersebut,

Menanggapi kasus tersebut, Mahmuddin Koordinator Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (G-MAKI) mendesak Kejati Lampung bersikap serius dan transparan dalam mengungkap kasus ini. “Ini harus diungkap tuntas agar kekecewaan masyarakat selama ini terjawab. Program dari tahun 2022 hingga 2025 ini belum dirasakan manfaatnya sama sekali oleh warga. Ada apa?” tegas Mahmuddin.

Mahmuddin juga menyampaikan imbauan keras kepada kedelapan kepala desa yang akan diperiksa. “Saya meminta kepada delapan kades agar memberikan keterangan sesuai fakta yang ada. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Menutupi fakta sama saja memuluskan dan menjadi bagian dari permainan Dinas PUPR dalam melakukan korupsi dan pungli ini,” katanya.

Dia mengingatkan, memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan penyidik dapat berujung pada jeratan pasal pemberian keterangan palsu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Panggilan terhadap para kepala desa ini dinilai sebagai perkembangan krusial untuk membongkar praktik korupsi yang diduga sistemik di tubuh Dinas PUPR Pesawaran. Masyarakat menantikan proses hukum yang berjalan transparan dan tidak tebang pilih, mengingat proyek yang diduga dikorup tersebut menggunakan uang rakyat dan vital bagi peningkatan akses air bersih.yang terindikasi dijadikan ajang Bancakan berjamaah pungkasnya.

Bersambung:

By. Redaksi