Lsm Penjara Indonesia Dpd Lampung Proyek Ruas Jalan Rp11, 9 Milyar Di Way Khilau Diduga Syarat Korupsi

Pesawaran, ( IJ ) Proyek Hotmik 11,9  Milyar terindikasi Adanya dugaan Mark Up dan Mangkraknya  Proyek  jalan hotmix yang berada di Kecamatan Waykhilau Kabupaten Pesawaran Lampung ,pekerjaan yang melintasi empat  Desa Kububatu tanjung Rejo kota Jawa ,tak kunjung juga selesai proyek yang dikerjakan CV Auliya Pratama tadinya mendapatkan respon positif dari masyarakat yang berada di Kecamatan waykhilau akhirnya menuai kritikan pedas dari Lembaga Lsm penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, pengawas kinerja Aparatur negara  (Penjara Indonesia). Pada Selasa , 21/10/2025.

Bagaimana tidak, meski adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan proyek hotmix tersebut, namun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pesawaran enggan mengambil sikap tegas. Bahkan mereka terkesan seperti bersekongkol dengan kontraktor serta melindunginya.

Padahal sudah jelas, anggaran untuk realisasi proyek tersebut bersumber dari APBD Kabupaten pesawaran THN 2025.

,itu artinya kegiatan fisik ini dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Kendati demikian, pejabat Kabupaten pesawaran sepertinya tidak menjalankan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat.

Bukan menjalankan amanah rakyat, pejabat terkait proyek  ini cenderung berpihak kepada kontraktor nakal yang notabene terindikasi merampok uang rakyat. Bahkan mereka dengan santainya duduk manis menikmati fasilitas yang diberikan Negara tanpa tersentuh hati nuraninya.

Oleh sebab itu, Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, melalui sekertaris nya Ikbal Khmosi S,M mengecam keras pejabat yang enggan menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka. Itu perlu menjadi pertanyaan besar.

“Pejabat yang tidak menjalankan tupoksinya bisa jadi mereka diduga mendapat aliran dana gratifikasi dari penyedia jasa, sehingga hasil pekerjaan yang buruk sekalipun tidak akan dibenahi karena sudah adanya indikasi main mata dan persekongkolan,” ungkap Ikbal  kepada Wartawan.

Kinerja Pejabat Daerah pesawaran kata Ikbal , perlu dievaluasi kembali, kalau tidak mampu lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya, karena mereka digaji oleh rakyat jadi jangan sampai menyalahgunakan wewenang.

Nanti kami juga  akan layangkan surat juga  kepada  Badan Pengawasan Keuangan dan pembangun (BPKP) Lampung Agar proyek yang ada di Kecamatan waykhilau ini di audit secara forensik,”setelah Sebelumnya kami sudah layankan surat ke BPK RI Perwakilan Lampung,imbuhnya.

Sementara, PPTK Pejabat pelaksana Teknis  kegiatan dan PPK pejabat pembuat komitmen dan  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten Pesawaran diam seribu bahasa.

“Diamnya pejabat merupakan kejahatan sosial” begitulah kira-kira kata-kata yang tepat untuk disandang oleh pejabat yang tidak menjalankan tupoksinya.jelas Ikbal Khmosi,

Belum ada keterangan resmi dari pihak dinas PUPR Kabupaten Pesawaran karna Viral di pemberitaan Kepala dinas PUPR Pesawaran masih dalam menjalani pemeriksaan yang di lakukan oleh Kejati Lampung dengan kasus Spam 8 milyar yang juga diduga Mangkrak karna Dugaan dikerjakan Tidak sesuai dengan gambar perencanaan nya.