Pesawaran Lampung – Rozi Yuni, Ketua LSM GMBI Distrik Pesawaran soroti Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) program unggulan dari Pemerintah Pusat, dirinya menduga disunat habis habisan oleh oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Way Khilau Dikabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
Rozi Yuni menyoroti SPPG di Saung Biru Pasar Baru Kedondong yang mensuplai MBG di Sekolah MIN 1 Pesawaran dan SPPG yang berada di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau yang mensuplai di beberapa sekolah yang ada di wilayah kecamatan tersebut
Rozi Yuni menambahkan, Berdasarkan dari laporan dan keluhan beberapa wali dan murid serta pantauan lansung di lapangan hingga mendatangi lokasi sekolahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meminta keterangan langsung kepada para siswa siswi menyusul banyaknya komplain dari penerima manfaat.
Sebelumnya, LSM GMBI adakan pertemuan ,yanga berlangsung di ruang kerja, SPPG, dengan di hadiri tim ahli gizi menggelar rapat dengan sejumlah pengurus dapur MBG di kawasan Way Khilau . Agenda rapat, membahas kritik keras terkait distribusi dan komposisi menu yang dinilai jauh dari harapa dan pada saat itu memberikan makanan berupa nasi goreng yang sudah basi dan berbau,
Keluhan muncu kembali setelah sejumlah penerima manfaat menerima paket yang disebut hanya berisi sebungkus roti kemasan, beberapa butir kurma, Jika mengacu pada asumsi nilai tidaklah sampai mencapai Rp 8.000 hingga Rp10.000 per porsi,Terkait persoalan ini, sejumlah wali murid mempertanyakan kecukupan gizi dan propersionalitas anggaran.
Wali murid mengatakan, “Dari mana gizinya kalau hanya begini?” ujar salah satu wali murid kepada LSM GMBI
Kritik tidak hanya soal rasa dan tampilan, melainkan juga menyangkut substansi:, apakah menu tersebut benar-benar memenuhi standar pemenuhan gizi sebagaimana tujuan program. Kata Rozi Yuni
Ketua LSM GMBI Pesawaran menyatakan bahwa komplain masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi agar ke depan pelayanan lebih baik, Namun publik menilai, ketika program menyangkut asupan pangan yang berdampak langsung pada kesehatan, evaluasi tidak boleh berhenti pada forum rapat, transparansi komposisi menu, standar nilai gizi, serta rincian anggaran per porsi menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar opsi.tegas Rozi Yuni
“Program MBG sejatinya dirancang untuk menjamin kecukupan nutrisi penerima manfaat, Karna itu, distribusi makanan tidak bisa hanya dilihat dari sisi kuantitas kemasan, melainkan kualitas kandungan di titik inilah akuntabilitas diuji, Apakah sudah ada pengawasan internal dan eksternal…? Apakah menu telah diverifikasi oleh tenaga ahli gizi?
Dan apakah pengelola memiliki latar belakang serta kompetensi yang relevan untuk memastikan standar terpenuhi? Papar Rozi Yuni dengan penuh tanda tanya,
“Masyarakat juga mengungkapkan bahwa protes terhadap operasional SPPG ini disebut telah terjadi sejak awal beroperasi, Jika benar demikian, maka pengawasan dari pihak berwenang patut dipertanyakan, Pembiaran terhadap keluhan berulang berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya berpihak pada masyarakat,
“Kami menegaskan bahwa kritik terhadap penyelenggaraan program publik bukanlah bentuk serangan personal, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial, Dalam konteks pelayanan gizi, toleransi terhadap dugaan ketidaksesuaian standar tidak boleh longgar, Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi institusi, melainkan kesehatan penerima manfaat.
“Pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan terbuka, berbasis data dan regulasi, guna memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan awal, Evaluasi adalah langkah awal, tetapi tindakan korektif yang terukur dan transparan adalah ujian sesungguhnya. Pungkas Rozi Yuni
Hasil konfirmasi team media, SPPG Pasar Baru dan SPPG Way Khilau mengatakan menu itu sudah sesuai dengan juknis.
By. Redaksi
