INFOJEJAMA.COM//TULANG BAWANG BARAT – Sorotan tajam mengarah pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di SMKN 1 Tulang Bawang Tengah. Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa) Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Tubaba turun langsung melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun, SMKN 1 Tulang Bawang Tengah menerima total dana sebesar Rp1.122.400.000 untuk 1.403 siswa. Anggaran tersebut telah dicairkan pada tahap awal per 22 Januari 2025. Namun, dalam penelusuran awal, sejumlah pos penggunaan dinilai tidak wajar dan muncul nya dugaan adanya penyimpangan.
Ketua LSM Trinusa Tubaba, Masdar, menyoroti besarnya alokasi pada beberapa komponen yang dianggap rawan praktik mark-up maupun kegiatan fiktif.
“Kami mencermati angka Rp311.834.800 untuk Administrasi Kegiatan Sekolah dan Rp256.143.200 untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Kami mempertanyakan urgensi dan rincian fisik penggunaan dana tersebut,” tegas Masdar, Selasa (28/04).
Pernyataan senada disampaikan Ketua JWI Tubaba, Heri Akbar. Ia menegaskan pihaknya akan mendalami sejumlah pos anggaran lain yang tak kalah signifikan.
“Kami juga akan menelusuri alokasi Pembayaran Honor sebesar Rp204.660.000 serta Langganan Daya dan Jasa yang mencapai Rp92.975.000,” ujarnya.
Upaya Klarifikasi Terkendala
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi (cover both sides), tim LSM Trinusa dan JWI Tubaba telah mendatangi langsung SMKN 1 Tulang Bawang Tengah guna meminta klarifikasi. Namun, hingga saat ini, Kepala Sekolah belum dapat ditemui.
Petugas staf Tata Usaha (TU), Dayu, membenarkan bahwa pimpinan sekolah sedang sulit dijumpai dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut, intensitas kunjungan dari berbagai pihak meningkat seiring mencuatnya isu tersebut.
“Bapak Kepala Sekolah sulit ditemui sekarang ini. Bahkan dalam sehari bisa tiga sampai empat orang dari awak media yang ingin bertemu, bahkan ada yang sudah lima kali ke sekolah namun belum bisa bertemu. Beliau belum bisa menemui rekan media maupun LSM yang ingin mengklarifikasi dugaan-dugaan yang beredar di berbagai media,” ungkap Dayu di lokasi.
Empat Pos Anggaran Disorot
Dalam kajiannya, LSM Trinusa dan JWI Tubaba mengidentifikasi empat komponen utama yang dinilai berpotensi menyimpan kejanggalan:
1. Administrasi Kegiatan Sekolah (Rp311.834.800)
Dinilai terlalu besar untuk kebutuhan operasional administratif.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Rp256.143.200)
Perlu pembuktian fisik di lapangan guna memastikan kesesuaian realisasi.
3. Pembayaran Honor (Rp204.660.000)
Memerlukan verifikasi jumlah tenaga honorer berdasarkan data Dapodik.
4. Langganan Daya dan Jasa (Rp92.975.000)
Butuh rincian penggunaan, termasuk listrik, air, dan layanan internet.
Atas temuan tersebut, kedua lembaga mendesak Inspektorat Provinsi Lampung untuk segera melakukan audit menyeluruh. Mereka menegaskan, langkah hukum akan ditempuh jika ditemukan indikasi kerugian negara.
“Jika ditemukan indikasi kerugian negara, kami tidak akan ragu melaporkan temuan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH),” demikian pernyataan bersama yang disampaikan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMKN 1 Tulang Bawang Tengah belum memberikan tanggapan resmi, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan secara langsung di sekolah.
(Rilis/Tim)
