Tapanuli Tengah, Infojejama.Com – Dalam mempercepat pemulihan dan pembangunan konektivitas kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, pada paskah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara pada 25 November tahun 2025 lalu.
Ketua Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta, H. Albiner Sitompul telah menyampaikan beberapa ide pembangunan dan sesuai audiensi dengan Bupati Tapanuli Utara, Jonias Taripa Hutabarat dan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dan Pimpinan Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU) telah membahas gagasan kajian bertajuk: “Optimalisasi ke Terminal Tarutung dan Terminal Pandan, serta Pelabuhan Sibolga perlu dilakukan pembukaan akses jalan melalui Pahae menuju Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah terbangun Kolaborasi Udara, Darat, dan Kemaritiman Pantai Barat”, kata Albiner sesuai bincang-bincangnya kepada Wartawan InfoJejama, Selasa (6/10/2026) di kediamannya Kelurahan Badiri.
Sebut mantan Jenderal Bintang Dua itu, “Rektorat USU melalui Wakil Rektor III, Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, S.T., M.T., sangat menyambut baik kajian dan gagasan Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta, yang melibatkan perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi akademik terhadap persoalan konektivitas, pemulihan pascabencana, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi kawasan Pantai Barat Sumatera Utara,”
H. Albiner Sitompul menyampaikan bahwa pembangunan konektivitas Pantai Barat Sumatera Utara perlu memasuki paradigma baru, yaitu konektivitas multidimensi. Menurutnya, Tapanuli Utara-Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga perlu dirancang sebagai satu kesatuan koridor strategis yang mengintegrasikan transportasi udara, jalan darat, terminal dan konektivitas kemaritiman, ” kata mantan Dandim 0211/TT ini.
Dalam executive summary yang disampaikan kepada USU, terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Pertama, anomali hidrologi dan luapan instan yang dipengaruhi oleh degradasi vegetasi serta menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air.
Kedua, sedimentasi ekstrem pada ruang aliran sungai yang dapat mengurangi kapasitas aliran dan berpotensi mengganggu akses jalan serta jembatan yang menjadi penghubung utama antarkawasan.
Ketiga, dampak sosial dan ketahanan pangan masyarakat akibat terganggunya mobilitas dan distribusi logistik pascabencana.
Atas kondisi tersebut, Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta berpandangan, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan jalan dan jembatan.Akan tetapi perlu pendekatan yang mengintegrasikan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan hidrologi, rehabilitasi lingkungan, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah penerapan konsep Green Infrastructure atau infrastruktur hijau yang menggabungkan pembangunan fisik dengan pemulihan fungsi ekologis kawasan.
Beberapa rekomendasi awal yang menjadi bahan kajian antara lain rekonstruksi fisik-hidrologi, termasuk penanganan sedimentasi pada titik-titik kritis atau chokepoints yang mengganggu sistem aliran dan konektivitas transportasi. Mitigasi vegetatif dan soil bioengineering, seperti pemanfaatan rumput vetiver (akar wangi), cerucuk bambu, metode konservasi tanah, dan air lainnya.
Berikutnya, rehabilitasi kawasan hulu, termasuk pengembangan budidaya Kemenyan Toba secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemulihan ekosistem sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Serta program insentif pangan berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk gagasan Food for Work untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus membantu masyarakat terdampak bencana.
Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta menekankan bahwa pembangunan konektivitas Pantai Barat harus tetap memperhatikan kawasan ekologis yang sensitif, termasuk kawasan Batang Toru dan habitat satwa endemik. Karena itu, pendekatan Ecological Corridor perlu menjadi bagian dari substansi kajian.
Perencanaan jalur transportasi harus mempertimbangkan zonasi kawasan lindung dan penyangga, mencegah fragmentasi habitat, serta mengadopsi infrastruktur yang ramah terhadap pergerakan satwa apabila diperlukan, seperti canopy bridge maupun wildlife underpass.
USU Menjadi Motor Keilmuan
H. Albiner dalam audiensinya berharap pihak USU dapat mengambil peran strategis sebagai think-tank dan mitra ilmiah independen dalam pengembangan kajian tersebut.
Ia menyebutkan, kolaborasi lintas disiplin dapat melibatkan berbagai bidang keilmuan, di antaranya dengan Fakultas Teknik, untuk mengkaji tata ruang intermoda, desain jalan yang tangguh terhadap perubahan iklim, konektivitas transportasi, serta rekonstruksi dan normalisasi sistem hidrologi.
Fakultas Kehutanan dan Pertanian, untuk mengembangkan konsep rehabilitasi lahan, vegetasi konservasi, koridor ekologis Batang Toru, serta budidaya Kemenyan Toba yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan lintas disiplin tersebut, H. Albiner berharap kajian tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menghasilkan model pembangunan wilayah yang tangguh terhadap bencana, berkelanjutan, inklusif, dan memiliki manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
H. Albiner mengutarakan bahwa kompleksitas persoalan konektivitas Pantai Barat tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, masyarakat, serta lembaga adat setempat .
“Keterlibatan pemerintah diperlukan dalam aspek regulasi, tata ruang, pembangunan infrastruktur dan sinkronisasi kebijakan. Perguruan tinggi berperan memberikan basis ilmiah dan pengawasan akademik.
Hasil kajian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan menjadi Policy Brief resmi berskala nasional yang dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, terkait, serta para pemangku kepentingan pembangunan kawasan Pantai Barat.
Karena itu, “pembangunan konektivitas tidak hanya ditujukan untuk mempercepat perjalanan, tetapi juga untuk membuka akses ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan distribusi logistik, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pariwisata dan perdagangan, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah,” tutupnya.(Charles Pardede).
