INFOJEJAMA.COM // TULANG BAWANG BARAT – Organisasi Profesi Pers Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat (TUBABA) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara (TRINUSA) Kabupaten Tulang Bawang Barat (TUBABA) mendatangi Kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada Kamis, 2 April 2026. Kedatangan ini bertujuan untuk mengonfirmasi adanya dugaan ketidak jelasan dan pembengkakan penggunaan anggaran swakelola yang bersumber dari APBN 2025.
Konfirmasi yang dilaksanakan langsung oleh Ketua DPD JWI Tubaba, Heri akbar, dan Ketua LSM TRINUSA Tubaba, Masdar, diterima oleh Kepala Tata Usaha (TU) BPN Tubaba Yang Mewakili Kepala Kantor BPN TUBABA. Dalam pertemuan tersebut, JWI dan TRINUSA ( gabungan kontrol sosial ) mempertanyakan alokasi anggaran bernilai fantastis yang dinilai tidak transparan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala TU BPN Tubaba menjelaskan bahwa anggaran Swakelola APBN 2025 yang menjadi sorotan tersebut dialokasikan untuk honorarium 15 orang tenaga pramubakti. Menurutnya, mereka adalah tenaga kerja yang selama ini membantu operasional BPN namun belum terakomodasi dalam pengangkatan P3K maupun PNS, dengan kata lain tenaga kerja Sukarela, dengan besaran gaji sekitar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) per bulan dan per orang.
Namun, jawaban tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab keraguan tim di
lapangan.
Ketua DPD JWI Tubaba, Heri Akbar, menekankan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan bahwa media dan LSM akan terus mengawal dugaan kasus ini hingga ditemukan fakta yang sebenarnya.
“Kami akan mengkaji ulang dan melakukan cek silang antara data yang kami miliki dengan pakta di lapangan. Apapun hasilnya nanti, akan kami informasikan kembali kepada publik sebagai wujud fungsi kontrol sosial dan transparansi anggaran negara,” ujar Heri.
Senada dengan itu Ketua LSM TRINUSA Tubaba, Masdar, menyatakan bahwa penjelasan lisan dari pihak BPN perlu dibuktikan dengan data yang otentik.
“Kami menghargai sambutan dari Bapak Kepala TU Kantor BPN Tubaba, namun untuk mendapatkan informasi yang konkret dan akurat, dalam waktu dekat LSM TRINUSA akan melayangkan surat konfirmasi resmi. Kami meminta salinan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” tegas Masdar.
Langkah korespondensi resmi ini diambil guna memastikan apakah alokasi anggaran swakelola tersebut benar-benar terserap sesuai peruntukannya atau terdapat indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Rilis: Tim
