Infojejama.Com//TUBABA – Dugaan penyelewengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa (DD) 2025 di Tiyuh Mekar Asri kian bergulir panas. Alih-alih segera memberikan ruang untuk pembuktian transparan, Penjabat (Pj) Kepalo Tiyuh justru memilih menunda permintaan pertemuan tatap muka dan cek fakta lapangan yang diajukan oleh tim investigasi gabungan LSM dan organisasi pers.
Tindakan penundaan ini dinilai memperpanjang spekulasi publik terkait tidak logisnya alasan penundaan pengerjaan proyek fisik plafon dan keramik senilai Rp64 juta dengan alasan pembagian sembako warga yang dinilai tidak masuk akal.
Dalih Agenda Padat Dinas Luar dan Lempar Bola ke TPK
Permintaan konfirmasi dan cek fakta bersama di lokasi Balai Tiyuh sejatinya disayangkan oleh DPC LSM Trinusa, DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI), dan PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Tubaba pasca-temuan proyek yang terbengkalai dan kosong dari aktivitas pekerja pada Kamis (11/06/2026).
Namun, melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB, Pj Kepalo Tiyuh secara sepihak meminta agenda pembuktian tersebut diundur hingga pekan depan dengan alasan kesibukan kedinasan menghadap Sekda. Guna meredam persoalan fisik yang mangkrak, ia memilih melemparkan tanggung jawab teknis tersebut kepada bawahannya di lapangan.
“Besok jadwal sy padat, krn menghadap Sekda, laporan hasil penilaian Lomba & evaluasi Tiyuh se Tubaba yg akan di kirim ke Tingkat Provinsi. Minggu depan aja ya,” tulis Pj Kepalo Tiyuh dalam pesan singkatnya.
Saat didesak mengenai kejelasan fisik proyek yang terbengkalai, ia menambahkan respons singkat guna mengalihkan tanggung jawab lapangan. “Baik, akan sy perintahkan untuk TPK dan Teknisnya yg dilapangan,” dalihnya dalam pesan tertulis tersebut.
Hambat Transparansi dan Asas Keterbukaan Publik
Penundaan serta upaya melempar tanggung jawab ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ini sangat disayangkan oleh tim gabungan lembaga swadaya dan pers di Tubaba. Menurut mereka, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tertinggi di desa, Pj Kepalo Tiyuh bertanggung jawab penuh atas setiap rupiah Dana Desa dan tidak bisa berlindung di balik kesibukan dinas atau kelalaian TPK.
* Fakta Lapangan Terbengkalai: Kondisi fisik proyek yang setengah jadi butuh pembuktian administrasi segera agar tidak menimbulkan asumsi adanya manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ).
* Potensi Pengondisian: Penundaan waktu hingga satu pekan ke depan dikhawatirkan sengaja dilakukan untuk memberi ruang bagi pihak aparat Tiyuh guna mengondisikan administrasi TPK atau menutupi kejanggalan fisik di lapangan sebelum diperiksa.
Gabungan LSM Trinusa, JWI, dan IWO Tubaba menegaskan tidak akan mengendorkan pengawasan. Mereka tetap mendesak Inspektorat Tubaba untuk bergerak lebih cepat melakukan audit investigatif tanpa harus menunggu waktu luang dari Pj Kepalo Tiyuh Mekar Asri.
Rilis: H.A
