INFOJEJAMA.COM//TULANG BAWANG BARAT — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai dugaan adanya kewajiban sekolah menebus naskah soal ujian melalui pihak dinas.
Klarifikasi tersebut disampaikan Rano yang mewakili pihak Disdikbud Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia (DPD JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Heri Akbar, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/9/2026).
Dalam keterangannya, Rano menjelaskan bahwa Disdikbud Tubaba tidak mengambil alih proses penyusunan maupun pencetakan soal yang dilakukan melalui kelompok guru dan satuan pendidikan.
“Kami tidak pernah mengurusi semua pekerjaan guru-guru. Kalau SMP, yang membuat MGMP. Kalau SD, KKG. Kemudian yang mencetak mereka sendiri masing-masing melalui gugus kecamatan,” ujar Rano.
Menurut Rano, penyusunan soal untuk jenjang SMP dilakukan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sedangkan jenjang SD melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Sementara proses pencetakan, menurut keterangannya, dilakukan masing-masing melalui gugus di tingkat kecamatan.
DISDIKBUD BERIKAN KLARIFIKASI
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul informasi sebelumnya dari pihak sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengenai dugaan adanya kewajiban menebus soal ujian melalui Disdikbud Tubaba.
Atas informasi tersebut, Rano memberikan penjelasan bahwa proses penyusunan dan pencetakan soal tidak dilakukan secara terpusat oleh Disdikbud, melainkan melalui mekanisme kelompok guru dan gugus sekolah.
Pernyataan Rano tersebut menjadi bagian dari hak jawab pihak Disdikbud untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai mekanisme penyediaan soal ujian yang berjalan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
JWI JALANKAN FUNGSI ORGANISASI PROFESI PERS
Ketua DPD JWI Tubaba, Heri Akbar, menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia (DPD JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan organisasi profesi pers yang menjadi wadah bagi wartawan dan jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.
Menurut Heri, dalam menjalankan fungsi tersebut, JWI memiliki peran untuk mendorong pelaksanaan kegiatan jurnalistik yang profesional, termasuk pengumpulan informasi, konfirmasi kepada pihak terkait, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara berimbang.
“Sebagai organisasi profesi pers dan wadah wartawan atau jurnalis, JWI berkepentingan memastikan informasi yang berkembang di tengah masyarakat mendapatkan ruang konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Karena itu, ketika muncul informasi mengenai dugaan penebusan soal ujian, kami memberikan ruang kepada pihak Disdikbud untuk menyampaikan klarifikasi,” ujar Heri.
Heri menambahkan, klarifikasi dari Rano menjadi bagian penting dalam menjaga keberimbangan pemberitaan.
“Informasi awal berasal dari pihak sekolah, kemudian pihak Disdikbud melalui Pak Rano telah memberikan penjelasan. Kedua sisi informasi tersebut harus disampaikan secara proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh,” katanya.
JWI TIDAK MENARIK KESIMPULAN SEPIHAK
Heri menegaskan bahwa JWI tidak berada pada posisi untuk memberikan vonis ataupun menyimpulkan telah terjadi pelanggaran.
“JWI menjalankan fungsi pers dengan menyampaikan informasi berdasarkan hasil konfirmasi. Kami tidak ingin menghakimi pihak mana pun. Yang menjadi perhatian kami adalah memastikan informasi yang beredar mendapatkan klarifikasi dan masyarakat memperoleh pemberitaan yang akurat serta berimbang,” tegasnya.
Dengan adanya klarifikasi dari pihak Disdikbud, pemberitaan mengenai dugaan penebusan soal ujian tersebut kini telah memuat penjelasan dari pihak yang dikaitkan dengan informasi sebelumnya.
Media tetap memberikan ruang kepada pihak sekolah maupun Disdikbud Tubaba apabila terdapat penjelasan tambahan terkait mekanisme penyusunan dan pencetakan soal ujian.
Rilis — Infojejama.com
