LAMPUNG TENGAH – Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Tengah berinisial F (Fadil) diduga kuat telah melakukan tindakan perselingkuhan dengan seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri sah orang lain.
Perbuatan tidak terpuji ini dilaporkan telah menghancurkan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga korban.
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga pria (suami sah) mengungkapkan adanya bukti-bukti kedekatan terlarang antara F dan sang istri. Hubungan gelap yang terjalin sekian lama tersebut memicu konflik besar yang berujung pada keretakan rumah tangga korban yang kini berada di ambang kehancuran.
Pihak keluarga korban sangat menyayangkan perilaku F yang seharusnya menjadi teladan masyarakat sebagai pelayan publik.
Kronologi dan Dampak Kejadian
* Awal Mula: F diduga memanfaatkan posisinya atau jaringan sosialnya untuk menjalin komunikasi intensif dengan istri korban.
* Pembuktian: Pihak korban menemukan bukti pesan singkat dan pertemuan di luar jam dinas.
* Dampak Kehidupan: Hubungan terlarang ini memicu pertengkaran hebat yang merusak psikologis anak-anak dan keutuhan rumah tangga korban.
Aturan Hukum dan Kedinasan yang Dilanggar
Sebagai seorang ASN, tindakan F tidak hanya melanggar norma sosial dan agama, tetapi juga menabrak regulasi ketat kedinasan dan hukum pidana di Indonesia:
* PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: ASN wajib menjaga martabat, kehormatan, dan citra pemerintah. Perselingkuhan masuk dalam pelanggaran disiplin berat yang dapat dijatuhi sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS).
* PP Nomor 45 Tahun 1990 (Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983): Aturan ini secara tegas melarang PNS untuk berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam hubungan pernikahan orang lain tanpa izin resmi.
* Pasal 411 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) / Pasal 284 KUHP Lama: Perzinaan atau perselingkuhan dengan orang yang sudah menikah dapat dipidana penjara jika ada aduan resmi dari pasangan sah yang dirugikan.
Pihak korban berencana membawa kasus ini ke jalur hukum pidana serta melaporkannya secara resmi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah agar oknum yang bersangkutan segera diperiksa dan diberikan sanksi pemecatan sesuai aturan yang berlaku.
Rilis: JOSAN.CS
