Ketua JWI DPW Lampung Angkat Bicara, Proyek TA 2022 Dugaan Setoran Fee Proyek 20% Kepada Dinas PUPR Pesawaran Dari 8 Kades Kami Minta Kejati Lampung Transparan 

LAMPUNG –

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memanggil delapan kepala desa dari Kabupaten Pesawaran, Kamis (4/9/2025). Pemanggilan ini terkait dugaan korupsi pada proyek jasa konstruksi perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Dinas PUPR Pesawaran Tahun Anggaran 2022 Lalu,

Menurut sumber yang mengetahui detail kasus, pemanggilan para kades tersebut untuk dimintai keterangan terkait dua hal utama: dugaan pemotongan anggaran proyek sebesar 20% dan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 10 juta per kepala desa untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Proyek Sanitasi dengan anggaran bervariasi,

“Penyerahan atau pemotongan tersebut dilakukan di depan bank tempat kami mengambil uang, Itu sekaligus pemotongan ‘paksa’, kami terpaksa tandatangani surat kesepakatan sebelumnya, Kalau kami menolak, program tidak akan turun kepada kami atau di alihkan,” ujar sumber tersebut, mengungkapkan praktik yang diduga telah terjadi Pemotongan dana itu disebut diserahkan langsung kepada pendamping teknis proyek tersebut,

Menanggapi kasus tersebut, Rudi Sapari A.s Ketua JWI Jajaran Wartawan Indonesia DPW Provinsi Lampung didampingi sekretaris nya Edi Wijaya, mendesak Kejati Lampung bersikap serius dan transparan dalam mengungkap kasus ini, “Ini harus diungkap tuntas agar kekecewaan masyarakat selama ini terjawab”, Program tahun 2022 lalu yang mana kami mendengar adanya fee proyek sebesar 20% itu sangatlah besar dan pastinya dapat mengurangi kualitas proyek itu sendiri,

Panggilan terhadap para kepala desa ini dinilai sebagai perkembangan krusial untuk membongkar praktik dugaan korupsi yang diduga sistemik di tubuh Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Masyarakat menantikan proses hukum yang berjalan transparan dan tidak tebang pilih, mengingat proyek yang diduga dikorupsi tersebut menggunakan uang rakyat dan vital bagi peningkatan akses air bersih.yang terindikasi diduga dijadikan ajang bancakan berjamaah,

“Kami berharap dan meminta kepada kejaksaan tinggi Lampung, terkait persoalan kasus adanya dugaan korupsi fee proyek 20% ini di proses secara hukum sesuai undang undang yang berlaku, kami nantikan informasi perkembangan selanjutnya dan transparan terhadap publik

By. Iskandar