TUBABA//INFOJEJAMA.COM– Suasana duka dan keprihatinan mendalam melanda seluruh aparatur tiyuh (desa) di [Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung. Terhitung sejak Maret hingga Juli 2026, Penghasilan Tetap (Siltap) yang menjadi hak dasar para aparatur tiyuh selama lima bulan berturut-turut belum juga dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Kondisi ini memicu krisis kesejahteraan di tingkat akar rumput dan mengancam stabilitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Penundaan yang berlarut-larut ini membuat ribuan aparatur tiyuh—mulai dari Kepalo Tiyuh, Sekretaris, Kepala Kasi, Kepala Kaur, hingga Ketua RK—kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai sekolah anak, hingga membayar fasilitas kesehatan.
Berikut adalah poin-poin utama terkait kondisi krisis yang sedang dihadapi:
- Hak Dasar Tertunda: Siltap periode Maret, April, Mei, Juni, dan Juli 2026 sama sekali belum menemui titik terang kapan akan dibayarkan.
- Dapur Tidak Mengepul: Banyak aparatur terpaksa berutang demi mencukupi kebutuhan pokok akibat hilangnya sumber pendapatan utama mereka selama hampir setengah tahun.
- Operasional Tiyuh Terhambat: Selain Siltap, Dana Alokasi Tiyuh (DAT) yang menopang biaya operasional kantor juga tersendat, membuat aktivitas administrasi berjalan dengan fasilitas seadanya.
- Ancaman Mogok Kerja: Jika tidak ada kepastian dalam waktu dekat, gelombang protes dan aksi mogok pelayanan dari aparatur tiyuh sekabupaten berpotensi besar terjadi.
- Tuntutan Transparansi: Perwakilan aparatur tiyuh mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (DPMT) Tubaba untuk menjelaskan kendala rill di balik mampetnya anggaran ini.
“Kami sangat menyayangkan situasi ini. Aparatur tiyuh adalah garda terdepan dalam melayani masyarakat yang bekerja tanpa mengenal waktu, namun hak kami justru terabaikan begitu saja. Kami tidak meminta bonus, kami hanya meminta hak atas keringat yang sudah kami teteskan demi pelayanan publik selama lima bulan terakhir,” ujar salah satu perwakilan Kepalo Tiyuh di Tubaba yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Hingga rilis berita ini diturunkan, jajaran aparatur tiyuh se-Tubaba mendesak Bupati Tulang Bawang Barat untuk segera mengambil langkah kebijakan yang konkret dan diskresi cepat. Jika anggarannya ada, mohon segera dicairkan. Jika ada kendala teknis atau defisit daerah, bicarakan dengan kami secara transparan agar ada solusi bersama.
Jangan biarkan roda pemerintahan di tingkat tiyuh lumpuh total akibat krisis eksternal ini.
Eskalasi ke Tingkat Provinsi dan Presiden RI
Para aparatur tiyuh menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika tidak ada solusi konkret di tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat, seluruh aparatur Tiyuh se-Tubaba berkomitmen penuh untuk membawa tuntutan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan menuntut keadilan ke Pemerintah Provinsi Lampung hingga menyampaikan laporan dan permohonan perlindungan hak langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Persoalan perut dan hak normatif pekerja garda terdepan negara ini dinilai sudah mendesak dan memerlukan intervensi langsung dari pusat jika daerah sudah tidak mampu menyelesaikannya. (**)
