Mencuat Informasi Dugaan Pungli Storan Fee Proyek Sanitasi Sebesar 20% Dari 8 Kades Mengarah Ke Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran  

Infojejama.com // PESAWARAN LAMPUNG – Sebuah praktik pungutan liar (pungli) dan dugaan korupsi yang terstruktur terbongkar dalam proyek sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022. Oknum di lingkungan dinas tersebut diduga memaksa delapan Kepala Desa (Kades) untuk menyetorkan 20% dari nilai proyek sebagai ‘fee’ dengan modus yang sangat sistematis dan penuh ancaman, ( Jum’at 5 September 2025 )

Fakta mengerikan ini terungkap berawal dari pemanggilan sejumlah Kades oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait dugaan korupsi proyek di Dinas PUPR Pesawaran. Para Kades yang menjadi saksi pun akhirnya bercerita kepada media.

Menurut pengakuan para Kades, mereka semula dipanggil dan dikumpulkan di suatu tempat oleh pihak Dinas PUPR Pesawaran. Dalam pertemuan itu, mereka tidak diberi pilihan Untuk mendapatkan proyek sanitasi tersebut, mereka dipaksa menandatangani surat perjanjian yang telah dibubuhi materai sebagai bukti kesepakatan untuk memberikan fee proyek sebesar 20%, dan tak sampai disitu pembuatan SPJ pun di mintai biyaya dengan besaran Rp 10 juta rupiah.

“Kalau tidak mau menandatangani, ancamannya proyek akan dialihkan ke orang lai, Mereka menggunakan kekuasaan untuk memaksa. Ini bukan kesepakatan, tapi pemerasan terselubung,” ujar seorang Kades yang enggan disebutkan namanya karena khawatir mendapat intimidasi,

Tragisnya, pemerasan tidak berhenti di situ, Begitu dana proyek turun dan masuk ke rekening kepala desa, para Kades yang hendak mengambil uang tersebut di bank justru sudah dijumpai oleh oknum staf Dinas PUPR,

“Begitu kami hendak mengambil uang di bank, pihak ‘utusan’ dari Dinas PUPR sudah lebih dulu menunggu di halaman kantor bank, Mereka langsung ‘mengambil’ setoran paksa sebesar 20% itu di tempat, seolah-olah itu sudah menjadi ritual yang wajar,” jelas seorang Kades lain dengan nada kesal,

Praktik ini menunjukkan bahwa skema pungli ini telah berjalan mulus dan diduga melibatkan beberapa orang dalam dinas tersebut yang berbagi peran, mulai dari level perencana hingga pelaksana di lapangan,

Pengakuan jujur para Kades ini menjadi bukti awal (initial evidence) yang sangat kuat bagi Kejati Lampung untuk mengusut tuntas jaringan korupsi ini, Masyarakat pun menunggu langkah tegas penegak hukum untuk mengusut oknum-oknum yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah mengkhianati amanah dengan memeras pemerintah desa yang mendapatkan proyek sanitasi pada tahun 2022 lalu,

Proyek sanitasi yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, justru diduga dijadikan lahan korupsi untuk memperkaya oknum, Dampaknya, kualitas pekerjaan bisa saja dikorbankan karena dana yang digelapkan mencapai seperlima dari total anggaran,

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Pesawaran, dan akan berupa untuk mendapatkan keterangan

By. Redaksi