LSM PENJARA DPD LAMPUNG GERAM, PESAWARAN DIGUNCANG DUGAAN KORUPSI MASAL: DINAS PUPR DIDUGA TARIK PAJAK LIAR 20% DARI PROYEK AIR BERSIH SANITASI DI 8 DESA

PESAWARAN – Praktik pungutan liar (pungli) yang sistematis dan masif kembali menggerogoti anggaran publik di Kabupaten Pesawaran. LSM Penjara Indonesia DPD Lampung mengungkap dugaan korupsi yang meresahkan pada proyek Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran.

Yang menjadi sorotan adalah besaran “fee proyek” yang diduga dipaksakan hingga 20% dari nilai proyek, yang menurut sejumlah sumber, disetor oleh para Kepala Desa (Kades) melalui para pendamping teknis. Dengan nilai proyek yang mencapai ratusan juta rupiah per desa dan melibatkan 8 Desa, total potensi kerugian negara dapat mencapai miliaran rupiah.

” Ini bukan lagi dugaan, ini sudah seperti pemerasan terstruktur. Para Kades, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberdayaan masyarakat, justru dipaksa menjadi kolektor pajak liar untuk oknum di Dinas PUPR. Modus seperti ini adalah kejahatan yang memalukan dan menghina martabat rakyat,” tegas Mahmuddin, Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Lampung, dengan nada geram.

Mahmuddin menegaskan bahwa pungli dengan persentase setinggi itu pasti berimplikasi langsung pada kualitas pekerjaan. “Logikanya sederhana: ketika 20% anggaran dikorupsi di awal, yang tersisa untuk pelaksana proyek hanya 80%. Mustahil mereka bisa mematuhi spesifikasi dan kualitas yang telah ditetapkan. Akibatnya, rakyat yang seharusnya menikmati air bersih dan sanitasi layak, justru mendapat proyek abal-abal. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan pembangunan,” paparnya.

LSM Penjara Indonesia menyatakan tidak akan tinggal diam. “Kami tidak akan membiarkan para koruptor yang bersembunyi di balik jabatan ini terus memperkaya diri dengan memakan uang rakyat. Dalam waktu sangat dekat, kami akan mendatangi aparat penegak hukum untuk melaporkan kasus ini secara resmi. Kami menuntut penyidikan yang transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih,” tandas Mahmuddin.

Langkah hukum ini diambil tidak hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga untuk menciptakan efek jera. “Siapa pun pelakunya, dari level mana pun, harus dihukum seberat-beratnya. Kami akan pantau terus proses hukum ini hingga ke pengadilan. Masa depan pembangunan di Pesawaran tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang yang rakus,” tutup Mahmuddin.

Diberitakan sebelumnya oleh media ini berjudul

By. Redaksi