PESAWARAN, LAMPUNG — Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Pesawaran, Deni Yohanes Lukman, angkat bicara terkait sejumlah pos anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2025.
Deni menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus meminta keterbukaan dan transparansi Dinas PUPR Pesawaran terkait penggunaan sejumlah anggaran yang menurutnya perlu mendapat penjelasan kepada publik.
“Ini bukan berarti kami menuduh adanya penyimpangan. Kami hanya mempertanyakan dan meminta transparansi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan, terutama untuk kegiatan yang nilainya cukup besar,” ujar Deni.
Berdasarkan data RUP yang menjadi sorotan, terdapat sejumlah kegiatan, antara lain Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp74.040.000.
Selain itu, terdapat beberapa pos Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan nilai yang beragam, mulai dari Rp7.600.000 hingga Rp324.889.000.
Jika seluruh angka Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang menjadi sorotan tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp1.352.804.000.
Sementara itu, terdapat pula sejumlah pos Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan total sekitar Rp354.150.000.
“Yang kami pertanyakan adalah dasar pelaksanaan, rincian kegiatan, jumlah perjalanan, tujuan perjalanan, serta dokumen pertanggungjawabannya. Kami meminta agar semuanya dapat dijelaskan secara terbuka,” kata Deni.
Sorotan Pengadaan Barang dan Jasa
Deni juga menyoroti sejumlah belanja modal dan belanja jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2025.
Di antaranya Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp111.166.500.
Menurut Deni, untuk pengadaan tersebut perlu dijelaskan secara transparan mengenai jumlah unit, merek, tipe, spesifikasi teknis, harga satuan, serta pihak penyedia barang.
“Kalau anggarannya Rp111 juta lebih, tentu publik berhak mengetahui barang yang dibeli itu berapa unit, merek dan tipenya apa, spesifikasinya bagaimana, serta harga per unitnya berapa,” tegasnya.
Selain itu, terdapat Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp144.000.000, Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp95.704.200, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp119.103.000, dan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp59.662.500.
Deni meminta agar setiap belanja tersebut dapat dijelaskan berdasarkan dokumen penganggaran dan realisasi, termasuk jumlah barang, spesifikasi, harga satuan, serta bukti penerimaan barang apabila diperlukan.
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp963,4 Juta
Sorotan lainnya adalah Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp963.400.000.
Menurut Deni, pos tersebut juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai jumlah tenaga administrasi, masa kerja, besaran honorarium, dasar pengadaan jasa, serta mekanisme pembayaran.
“Anggaran hampir Rp1 miliar tentu harus jelas peruntukannya. Kami meminta rincian secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Deni menegaskan bahwa rencana aksi damai yang akan dilakukan LMPP Kabupaten Pesawaran merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dan pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pihaknya juga meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan data pendukung atas sejumlah pos anggaran yang dipertanyakan.
“Kami berharap pihak Dinas PUPR terbuka memberikan penjelasan. Jika seluruh penggunaan anggaran memang telah sesuai aturan dan dokumen pertanggungjawaban, tentu masyarakat juga bisa mengetahuinya. Kami mengedepankan praduga tidak bersalah dan meminta persoalan ini dijelaskan berdasarkan data,” pungkas Deni.
LMPP Kabupaten Pesawaran menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut melalui mekanisme yang berlaku dan tetap mengedepankan ketertiban serta aksi damai.
Catatan: Nilai-nilai anggaran dalam pemberitaan ini merupakan data yang menjadi bahan pertanyaan dan sorotan LMPP. Kepastian mengenai realisasi, volume, spesifikasi, penyedia, serta kesesuaian penggunaan anggaran tetap memerlukan konfirmasi dari Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran dan dokumen resmi terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DINAS PUPR PESAWARAN, Upaya konfirmasi melalui pesan whatsapp Sekretaris Dinas PUPR Pesawaran telah dilakukan, namun dalam keadaan sedang tidak aktif, Media ini memberikan ruang hak jawab atau klarifikasi dan akan membuat dalam pemberitaan, (RED)
