Proyek Jalan Beton di Marga Mulya Kelumbayan Barat Disorot, Warga Pertanyakan Transparansi Anggaran dan Kualitas Pekerjaan ‎

TANGGAMUS, LAMPUNG – Pembangunan jalan rigid beton di Pekon Marga Mulya, Kecamatan Klumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung, menjadi sorotan masyarakat. Proyek infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan akses dan mobilitas warga tersebut kini menuai sejumlah keluhan, mulai dari dugaan tidak adanya transparansi informasi anggaran hingga kondisi fisik konstruksi yang dipertanyakan.

‎

‎Berdasarkan pantauan team media di lokasi, papan informasi kegiatan proyek belum terlihat terpasang. Padahal, papan informasi merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui identitas kegiatan, sumber pendanaan, nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana proyek, serta jangka waktu pengerjaan.

‎

‎Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan penggunaan anggaran publik. Masyarakat menilai informasi proyek seharusnya dapat diakses secara terbuka agar pelaksanaan pembangunan dapat diawasi bersama dan dipastikan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku.

‎

‎Sorotan tidak hanya tertuju pada transparansi anggaran. Kondisi fisik jalan juga menjadi perhatian. Sejumlah bagian beton disebut warga telah mengalami keretakan dan patahan, bahkan sebelum jalan dimanfaatkan secara optimal.

‎

‎Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan daya tahan konstruksi. Warga pun mempertanyakan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, mulai dari komposisi campuran beton, ketebalan konstruksi, hingga tahapan pengerjaan di lapangan.

‎

‎Selain itu, material yang digunakan turut menjadi perbincangan. Warga menduga pasir yang digunakan bercampur lumpur serta mempertanyakan penggunaan semen merek Merah Putih dalam pekerjaan tersebut.

‎

‎Meski demikian, dugaan terkait kualitas material tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan pengujian laboratorium. Merek semen maupun kondisi material secara kasatmata tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan penyebab kerusakan konstruksi.

‎

‎Karena itu, dinas teknis terkait perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mutu beton, komposisi campuran, kualitas agregat, ketebalan jalan, metode pelaksanaan, serta hasil pengujian laboratorium apabila tersedia.

‎

‎Minim Pengawasan dan Keterlibatan Warga Dipertanyakan

‎

‎Persoalan lain yang turut disampaikan masyarakat adalah belum terlihatnya aktivitas pengawasan konsultan maupun petugas dinas teknis di lokasi saat dilakukan pemantauan awak media.

‎

‎Warga juga menyampaikan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat disebut berasal dari luar daerah, sementara keterlibatan masyarakat setempat dinilai masih minim.

‎

‎Kondisi ini menambah kekecewaan sebagian warga yang telah lama berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat nyata, termasuk membuka peluang keterlibatan tenaga kerja lokal.

‎

‎Masyarakat berharap pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik dan penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan, keterbukaan informasi, serta manfaat sosial dan ekonomi bagi warga sekitar.

‎

‎Pemkab Tanggamus Diminta Turun Langsung

‎

‎Atas berbagai keluhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas teknis yang membidangi pekerjaan infrastruktur diminta segera turun langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi.

‎

‎Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak pekerjaan, volume dan ketebalan konstruksi, mutu beton, kelayakan material, serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

‎

‎Pengawasan konsultan dan tanggung jawab pelaksana kegiatan juga perlu dievaluasi agar setiap tahapan pembangunan benar-benar berjalan sesuai ketentuan.

‎

‎Apabila ditemukan ketidaksesuaian, instansi berwenang diharapkan mengambil langkah tindak lanjut sesuai aturan, termasuk meminta perbaikan pekerjaan apabila hasil pemeriksaan teknis menyatakan terdapat kekurangan mutu atau penyimpangan dari spesifikasi.

‎

‎Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan dan keluhan masyarakat tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta dinas teknis terkait.

‎

‎Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk kontraktor pelaksana Dinas Terkait dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan berdasarkan fakta.

‎

‎Pembangunan jalan merupakan investasi publik yang harus memberikan manfaat jangka panjang. Masyarakat tidak sekadar membutuhkan jalan yang selesai dibangun, tetapi juga konstruksi yang kuat, aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

‎

‎Jangan sampai anggaran pembangunan telah direalisasikan, tetapi kualitas infrastruktur yang dihasilkan justru menyisakan persoalan bagi masyarakat yang setiap hari menggunakannya.(Red)