Tak Puas dengan Nilai Putusan Pengadilan, Kuasa Hukum Ilham Maulana Tempuh Upaya Hukum Banding

IDI RAYEUK – Tim kuasa hukum terdakwa Ilham Maulana menyatakan kecewa mendalam dan keberatan keras atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam perkara Nomor 120/Pid.Sus-LH/2026/PN Idi, yang dibacakan pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan terdakwa bersalah. Atas putusan tersebut, tim kuasa hukum yang diketuai M. Agus Pratama dan didampingi Irfan Hutagalung, S.H., M.H. langsung menyatakan banding.

“Kami menilai putusan tersebut jauh dari rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara komprehensif. Kami menilai majelis hakim tidak menguasai perizinan dalam pengelolaan hutan dan kami menilai majelis hakim melakukan penafsiran hukum yang kami anggap menyesatkan,” ujar M. Agus Pratama, Ketua Tim Kuasa Hukum, sebagaimana disampaikan kepada media.

Tim kuasa hukum menyebut terdapat sejumlah kejanggalan dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan itu, Majelis Hakim dinilai menolak seluruh bukti dan mengabaikan Nota Pembelaan (pledoi) yang telah diserahkan oleh Penasehat Hukum.

Kronologi Perkara

Berdasarkan kronologi yang dihimpun tim kuasa hukum, perkara ini bermula sekitar akhir Tahun 2024. Saat itu, Ilham Maulana bersama kelompok taninya ingin membersihkan lahan seluas 20 hektare di daerah Blang Tualang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, yang akan dijadikan kebun kelapa sawit. Lahan tersebut memiliki dokumen Akta Jual Beli (AJB).

Selanjutnya, melalui Z.M., dilakukan pengurusan dokumen PHAT (Persetujuan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) ke pihak Kehutanan. Dalam prosesnya, pihak Kehutanan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan lahan, mulai dari titik koordinat, batas lahan PHAT, jumlah dan potensi kayu, hingga lingkungan lahan.

Setelah pemeriksaan, baru diketahui berapa jumlah dan jenis kayu yang dikenakan pembayaran pajak ke negara melalui rekening Kementerian Kehutanan.

Selama proses pengerjaan penebangan kayu dan pembersihan lahan hingga bulan Juni Tahun 2025, proses tersebut berlangsung lancar.

Namun, pada bulan Juli Tahun 2025, pihak Kementerian Kehutanan menghentikan SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) seluruh pemegang dokumen PHAT di Indonesia untuk evaluasi. Sehingga, Ilham Maulana berhenti dan tidak mengeluarkan kayu dari lahannya.

Pada bulan November 2025, terjadi bencana Hidrometeorologi Siklon Senyar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekitar bulan Januari, tim dari Dittipiter Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap PHAT Ilham Maulana.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak Dittipiter Mabes Polri melalui Kejagung dan Kejari Idi Rayeuk menuduh Ilham Maulana dengan pasal Illegal Logging hutan negara dan merusak lingkungan.

Sehingga, Ilham Maulana langsung dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Idi Rayeuk dengan ancaman 10 sampai 15 tahun penjara.

Soal Status Lahan dan AJB

Tim kuasa hukum menegaskan, persoalan utama dalam perkara ini adalah status lahan. Menurut tim kuasa hukum, perbedaan antara hutan negara dengan ladang yang dikuatkan oleh AJB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

Hutan negara adalah kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan tetap dan tidak bisa diperjualbelikan.

Sedangkan ladang atau tanah hak milik warga berada di atas Areal Penggunaan Lain (APL) atau tanah yang dibebani hak atas tanah. Tanah inilah yang menjadi objek pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sah untuk dialihkan melalui AJB PPAT.

Tim kuasa hukum menjelaskan, jika ladang berada di luar kawasan hutan (APL), AJB PPAT sah secara hukum sebagai bukti peralihan hak atas tanah dan menjadi syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan.

Jika ladang ternyata masuk dalam kawasan hutan negara, AJB PPAT tidak serta-merta membatalkan status kawasan hutan negara. Namun, jika masyarakat sudah menguasai dan menggarap ladang tersebut secara fisik sebelum kawasan ditetapkan, atau sudah dikuasai turun-temurun, hak masyarakat tetap dilindungi untuk diselesaikan melalui mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau Perhutanan Sosial, sesuai PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

“Oleh karena itu, status lahan harus dibuktikan melalui titik koordinat, peta kawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pengecekan di BPN, bukan hanya berdasarkan asumsi,” kata Irfan Hutagalung, S.H., M.H.

Menunggu Konfirmasi

Hingga berita ini disusun, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Idi dan Kejaksaan Negeri Idi Rayeuk terkait putusan tersebut dan pernyataan banding dari tim kuasa hukum terdakwa.

Redaksi akan menayangkan hak jawab dari kedua institusi tersebut pada pemberitaan selanjutnya.(Hs)