Piring Lampung – Langkah serius dilakukan Kejaksaan Negri ( Kejari ) Pringsewu dalam mengusut dugaan penyimpangan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pringsewu menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kemenag setempat, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti untuk mendalami dugaan pemotongan dana BOS pada periode Tahun Anggaran 2024, 2025, hingga 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan berlangsung hingga sore hari. Sekitar 25 personel tim penyidik diterjunkan dalam kegiatan tersebut, dipimpin Kasi Intelijen Kejari Pringsewu bersama Kasi Pidsus.
Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda, S.H., membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut. Ia memberikan keterangan mewakili Kasi Pidsus Muhammad Fadhil Paramajeng, S.H.
Menurut Annas, terdapat tiga ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni ruang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Madrasah (Pendis), ruang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), serta ruang Keuangan.
Penggeledahan itu berkaitan dengan penelusuran dugaan pemotongan dana BOS yang disalurkan kepada sejumlah satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag Kabupaten Pringsewu.
Adapun cakupan anggaran yang tengah didalami penyidik meliputi penyaluran dana BOS untuk satuan pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
Annas juga menyampaikan bahwa selama proses penggeledahan berlangsung, jajaran pejabat Kemenag Pringsewu bersikap kooperatif dan turut mendampingi tim penyidik.
Meski demikian, Kejari Pringsewu belum membeberkan secara terperinci hasil penggeledahan, termasuk dokumen atau barang bukti yang diamankan maupun potensi nilai kerugian negara dalam perkara tersebut.
Pihak Kejari menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan lebih lanjut kepada masyarakat dan awak media.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pringsewu, Khuzil, S.H., M.H.I., hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejari Pringsewu.
Konfirmasi dari pihak Kemenag diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana BOS, tata kelola anggaran, serta kemungkinan adanya kebijakan atau instruksi tertentu yang berkaitan dengan dugaan pemotongan tersebut.
Publik tentu berharap proses penegakan hukum ini dilakukan secara transparan dan profesional. Sebab, dana BOS merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pendidikan. Apabila dalam proses penyalurannya ditemukan penyimpangan, persoalan tersebut patut diusut secara menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan penyidik Kejari Pringsewu, termasuk penelusuran aliran dana, pemeriksaan pihak-pihak terkait, serta pengujian dokumen pertanggungjawaban anggaran selama tiga tahun tersebut.
Apakah dugaan pemotongan dana BOS ini melibatkan kebijakan tertentu, oknum individu, atau mekanisme lain dalam proses penyalurannya? Jawabannya masih menunggu hasil penyidikan dan keterangan resmi aparat penegak hukum.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dan keterangan narasumber. Dugaan pemotongan dana BOS masih dalam proses pendalaman aparat penegak hukum dan belum merupakan kesimpulan adanya tindak pidana maupun penetapan kesalahan pihak tertentu.
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak Kemenag Pringsewu maupun pihak lain yang berkaitan, serta akan memuat perkembangan perkara berdasarkan informasi yang terverifikasi.(Red)
