BANDAR LAMPUNG, INFOJEJAMA.COM – Semangat untuk berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026 tidak menyurutkan langkah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lampung Tengah, meskipun harus menghadapi keterbatasan anggaran. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah disebut belum mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung keberangkatan kontingen pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian publik, terutama setelah beredarnya materi publikasi yang menunjukkan sikap KONI Lampung Tengah untuk tetap memberangkatkan atlet secara mandiri. Dalam publikasi tersebut, Ketua DPD JWI Lampung Tengah, Irfangi, S.E., menyampaikan keprihatinannya melalui jargon “Tetap Mandiri”, yang menggambarkan tekad untuk tetap berpartisipasi meskipun tanpa dukungan anggaran daerah.
DPD JWI Soroti Kewajiban Pemerintah Daerah
Ketua DPD JWI Lampung Tengah, Irfangi, S.E., menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pemberangkatan atlet. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan prestasi daerah.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan keolahragaan, termasuk pembinaan dan pengembangan olahraga.
“Kewajiban pemerintah daerah bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi pembinaan prestasi olahraga dalam jangka panjang,” tegas Irfangi dalam pernyataan yang tertuang pada materi publikasi tersebut.
Sementara itu, Sekretaris KONI Lampung Tengah, Ngatino HS, menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya mempersiapkan kontingen secara maksimal meskipun belum mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD.
Sebanyak 27 cabang olahraga akan diikutsertakan dalam Porprov Lampung 2026. Kontingen tersebut terdiri dari 381 atlet, 104 official, dan 44 pengurus KONI, sehingga total keseluruhan mencapai 529 orang.
Skema “Bapak Asuh” dan Dukungan Fasilitas Terbatas
Di balik keputusan untuk tetap memberangkatkan kontingen secara mandiri, terdapat dinamika pembahasan pendanaan antara pemerintah daerah, KONI, dan pihak perusahaan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menggelar rapat bersama KONI dan sejumlah perwakilan perusahaan di Aula Bappeda. Dalam pertemuan tersebut, disepakati skema pendanaan melalui pola “bapak asuh”, yakni perusahaan swasta diharapkan memberikan dukungan kepada masing-masing cabang olahraga.
Skema tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan karena pemerintah daerah belum menyiapkan pos anggaran khusus untuk pemberangkatan kontingen Porprov 2026.
Meski belum memberikan dukungan pendanaan utama, pemerintah daerah disebut tetap menyediakan sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya kendaraan operasional, anjungan Lampung Tengah, 500 kaos, serta 240 topi yang difasilitasi melalui Bank Lampung dan Disporapar Lampung Tengah.
Selain itu, bonus bagi atlet yang berhasil meraih prestasi juga dijanjikan melalui Bappeda dan Dispora. Pemerintah daerah juga disebut tengah merampungkan penerbitan Surat Keputusan (SK) kontingen Lampung Tengah.
Pembuktian di Tengah Keterbatasan
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026 dijadwalkan berlangsung di Kota Bandar Lampung pada 18–28 November 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan, persoalan kepastian anggaran masih menjadi perhatian.
Bagi KONI Lampung Tengah, keikutsertaan dalam Porprov bukan sekadar mengikuti kompetisi, melainkan juga membawa nama baik dan harga diri daerah. Dengan kekuatan 27 cabang olahraga dan ratusan atlet yang dipersiapkan, KONI tetap bertekad menunjukkan kemampuan terbaik meskipun menghadapi keterbatasan dukungan anggaran.
Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah terkait komitmen, tanggung jawab, dan tata kelola penganggaran pembinaan olahraga.
DPD JWI Lampung Tengah menilai dukungan pemerintah daerah terhadap dunia olahraga perlu menjadi perhatian serius agar pembinaan atlet tidak hanya mengandalkan kemandirian KONI maupun bantuan pihak swasta, tetapi juga mendapatkan dukungan yang berkelanjutan melalui kebijakan dan penganggaran daerah.
TIM INVESTIGASI
