DPD JWI Soroti Ketepatan Sasaran Bansos, Heri Akbar Minta Pemkab TUBABA Lakukan Evaluasi

INFOJEJAMA.COM//TULANG BAWANG BARAT – Persoalan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia (DPD JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat (TUBABA). Pendataan dan penyaluran bantuan dinilai perlu diawasi secara serius agar masyarakat miskin dan kelompok rentan yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya.

Ketua DPD JWI TUBABA, Heri Akbar, menegaskan bahwa persoalan bansos bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut keadilan sosial dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, persoalan ketidaktepatan sasaran harus menjadi perhatian secara umum maupun khusus di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan pemerintah tiyuh diminta melakukan evaluasi terhadap data penerima manfaat, mulai dari proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya, sementara terdapat penerima yang kelayakannya perlu dipertanyakan. Pemerintah harus memastikan bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan,” tegas Heri Akbar.

Ia juga meminta Pemkab TUBABA memastikan aparatur tiyuh menjalankan pendataan secara objektif dan profesional, tanpa mengutamakan hubungan keluarga, kedekatan pribadi, maupun kepentingan tertentu. Masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata harus diberikan ruang untuk mengajukan pendaftaran sesuai prosedur.

Ingatkan Konsekuensi Hukum

Heri Akbar turut mengingatkan bahwa pengelolaan bantuan sosial memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 9 mengatur mekanisme pendaftaran masyarakat miskin yang belum terdata melalui kepala desa atau lurah. Sementara Pasal 42 mengatur ancaman pidana terhadap pemalsuan data verifikasi dan validasi, yakni maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp50 juta.

Adapun Pasal 43 mengatur penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

Menurut Heri, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian seluruh pihak agar tidak terjadi manipulasi data maupun penyalahgunaan anggaran bantuan sosial.

JWI Dorong Pengawasan dan Transparansi

DPD JWI TUBABA mendorong Pemkab TUBABA, pemerintah tiyuh, dan instansi terkait meningkatkan pengawasan serta membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap dugaan ketidaktepatan sasaran maupun penyimpangan penyaluran bansos.

“Kami tidak sedang menuduh pihak tertentu. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, harus dilakukan penelusuran secara objektif dan transparan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum,” ujar Heri.

Ia menegaskan, DPD JWI TUBABA akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan, pengawasan, dan penyampaian aspirasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional, independen, serta berimbang.

DPD JWI TUBABA berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi secara serius agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak, sehingga tujuan program perlindungan sosial dapat terlaksana secara adil dan tepat sasaran.

“Jangan biarkan hak masyarakat miskin terabaikan. Bantuan sosial harus tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Heri Akbar.

(Tim Media Infojejama.com)