Proyek Jalan Kabupaten Di Lampung Timur Transparansi Dipertanyakan Oleh Masyarakat 

LAMPUNG TIMUR – Sejumlah masyarakat mempertanyakan transparansi anggaran pembangunan jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Gunung Raya, Kecamatan Marga Sekampung, dengan Desa Jembrana, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.

 

Pasalnya, berdasarkan pantauan di lokasi pekerjaan, tidak ditemukan papan informasi proyek maupun papan anggaran yang semestinya menjadi sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat.

 

Hingga pekerjaan berlangsung, tidak terlihat informasi mengenai nama paket pekerjaan, nilai kontrak, sumber dana, waktu pelaksanaan, nama perusahaan kontraktor, pelaksana pekerjaan, maupun nama pengawas proyek di sepanjang lokasi pembangunan.

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran pembangunan jalan yang diduga bersumber dari keuangan negara.

 

Warga yang mengaku sebagai masyarakat setempat menyampaikan tuntutan agar pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai anggaran dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

 

Menurut warga, keberadaan papan informasi proyek sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran, sumber pendanaan, spesifikasi pekerjaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan.

 

Saat dikonfirmasi di lapangan, sejumlah pekerja yang ditemui juga belum dapat memberikan penjelasan mengenai nama perusahaan kontraktor, pelaksana kegiatan, maupun nilai anggaran pekerjaan tersebut.

 

Selain persoalan keterbukaan informasi, warga juga menyoroti kualitas hasil pekerjaan. Mereka menilai pelaksanaan pembangunan jalan tersebut terkesan kurang maksimal dan menduga terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

 

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis serta klarifikasi dari pihak pelaksana dan instansi terkait.

 

Sebagaimana diketahui, keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

 

Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran negara menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi oleh masyarakat.

 

Atas persoalan tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, khususnya dinas atau instansi teknis yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan tersebut, segera memberikan penjelasan secara terbuka.

 

Warga juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta penggunaan anggaran berdasarkan RAB dan dokumen kontrak.

 

Masyarakat menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara harus dilaksanakan secara transparan dan mengutamakan kualitas, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai tidak adanya papan informasi proyek dan dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan.

 

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak kontraktor, pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, serta instansi pemerintah terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.(Ismail Marzuki)