TULANG BAWANG BARAT – Chandra Hartono, selaku pendamping masyarakat Tiyuh Penumangan yang mengklaim mewakili kepentingan masyarakat penerima hibah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara perdata, menyampaikan tanggapan tegas terhadap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 100.3.3.2/255/11.04/HAKA/2026 tertanggal 9 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Chandra Hartono melalui siaran pers setelah menghadiri undangan sosialisasi putusan-putusan pengadilan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di ruang rapat Aula Bupati.
Dalam siaran pers yang disampaikan kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Chandra Hartono bersama masyarakat Sukman dan kawan-kawan menyampaikan sejumlah pandangan serta permintaan kepada pemerintah daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Mengapresiasi Sosialisasi, Namun Meminta Seluruh Putusan Ditelaah
Chandra Hartono terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat beserta seluruh unsur Forkopimda atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi putusan pengadilan tersebut.
Menurutnya, sosialisasi putusan pengadilan merupakan langkah penting agar masyarakat memperoleh pemahaman mengenai persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian publik.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemaparan putusan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh rangkaian proses hukum, termasuk putusan-putusan yang sebelumnya telah memenangkan masyarakat dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Chandra merujuk pada perkara perdata Nomor: 04/Pdt.G/2007/PN.MGL, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 07/PDT/2009/PT.TK, juncto Putusan Kasasi Nomor: 3054 K/Pdt/2010, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 276 PK/PDT/2012.
Dalam perkara tersebut, menurut uraian Chandra, majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menyatakan sah menurut hukum bahwa para penggugat merupakan penerima hibah atas sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 150 hektare yang terletak di Kampung Penumangan.
Adapun batas-batas tanah sebagaimana disebutkan dalam siaran pers tersebut, yakni:
- Sebelah barat: Jalan raya masuk Kampung Penumangan.
- Sebelah timur: Rawa Ketiak.
- Sebelah selatan: Gunung atau Pegunungan Wow Taruh.
- Sebelah utara: Rawa Umbul Tulung Balak.
Lebih lanjut, dalam amar putusan yang dikutip Chandra, majelis hakim menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
Putusan tersebut juga memuat perintah agar para tergugat menyerahkan tanah sengketa beserta tanaman tumbuh yang berada di atasnya kepada para penggugat dalam keadaan baik, memberikan ganti rugi, serta membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari secara tanggung renteng apabila lalai memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan amar putusan tersebut, Chandra menilai kedudukan hukum masyarakat sebagai penerima hibah telah memperoleh pengakuan melalui putusan pengadilan.
Ia juga menegaskan bahwa PT HIM merupakan pihak tergugat dalam perkara tersebut, sehingga seluruh rangkaian putusan yang berkaitan dengan perkara itu perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan pemerintah daerah.
Soroti Perkara Wanprestasi PT HIM
Selain perkara tersebut, Chandra turut menyinggung perkara gugatan wanprestasi yang diajukan PT HIM dengan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.MGL.
Dalam perkara itu, berdasarkan amar putusan yang dikutip dalam siaran pers, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan sah secara hukum nota kesepakatan tertanggal 2 Maret 2012 antara pihak penggugat melalui kuasanya, Pahlevi Pangerang, dengan pihak-pihak tergugat melalui kuasa mereka.
Putusan tersebut juga menyangkut surat kuasa penerimaan dan pembayaran serta bukti penyerahan uang sebesar Rp7,5 miliar dari penggugat kepada para tergugat.
Majelis hakim, sebagaimana dipaparkan Chandra, menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan perjanjian perdamaian.
Dalam amar putusan juga tercantum kewajiban pembayaran biaya perkara sebesar Rp187.301.000 secara tanggung renteng.
Menurut Chandra, putusan perkara wanprestasi tersebut harus dibaca secara utuh dan ditempatkan sesuai konteks hukumnya, tanpa mengabaikan putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan objek sengketa.
Meminta Pemkab dan Forkopimda Bersikap Cermat
Pada poin berikutnya, Chandra secara khusus meminta Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat beserta seluruh jajaran Forkopimda agar meneliti dan menelaah seluruh putusan perkara tersebut secara teliti, cermat, dan menyeluruh.
Ia mempertanyakan materi sosialisasi yang menurut pandangannya belum memuat seluruh rangkaian putusan serta bukti-bukti yang menjadi dasar penguatan posisi hukum masyarakat.
“Putusan-putusan yang memenangkan masyarakat juga harus disampaikan secara terbuka. Jangan sampai sosialisasi hanya menampilkan sebagian putusan, sementara putusan lain yang berkaitan langsung dengan objek perkara tidak disampaikan secara utuh,” demikian penegasan Chandra dalam siaran persnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, serta kehati-hatian dalam menyikapi persoalan tersebut agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat.
Tegaskan Pentingnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Chandra juga mengimbau seluruh pihak agar menghormati dan mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut pandangannya, perlu dibedakan antara putusan pengadilan yang bersifat deklaratoir atau menyatakan suatu keadaan hukum dengan putusan yang memiliki amar penghukuman atau condemnatoir.
Ia menjelaskan bahwa putusan yang hanya bersifat menyatakan pada prinsipnya tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi paksa apabila tidak memuat perintah penghukuman yang dapat dieksekusi.
Sebaliknya, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan harus didasarkan pada amar putusan yang memenuhi persyaratan eksekutorial serta ketentuan hukum acara perdata.
Dalam konteks persoalan Penumangan, Chandra berpandangan bahwa putusan-putusan yang memuat perintah penyerahan tanah, pembayaran ganti rugi, dan uang paksa harus menjadi perhatian serius seluruh pihak dalam menilai kedudukan hukum perkara tersebut.
Ia pun meminta agar tidak ada pihak yang mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Mendorong Penyelesaian Berdasarkan Kepastian Hukum
Menutup pernyataannya, Chandra Hartono berharap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama Forkopimda dapat mengambil langkah secara objektif dengan mempertimbangkan keseluruhan dokumen dan riwayat putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa tanah di Tiyuh Penumangan.
Menurutnya, kepastian hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan maupun langkah penyelesaian persoalan tersebut.
“Pada prinsipnya, kami menghormati pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda. Namun, kami juga berharap seluruh putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara ini dapat dipelajari secara utuh, sehingga tidak ada fakta hukum yang terabaikan dan hak-hak masyarakat yang telah memperoleh pengakuan melalui putusan pengadilan tetap mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” tegas Chandra Hartono melalui siaran persnya.
(*/Tim)
