KABEL INTERNET SEMRAWUT DI TIANG PLN LINTAS TIYUH JADI SOROTAN, KETUA DPD JWI TUBABA DESAK PLN TURUN TANGAN DAN PERIKSA LEGALITAS

TULANG BAWANG BARAT – Kesemrawutan kabel jaringan internet (WiFi/fiber optik) yang membentang di sepanjang tiang listrik milik PT PLN, mulai dari Tiyuh Karta Raharja, Kartaraya hingga Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), menuai sorotan tajam.

Kondisi kabel yang tampak bertumpuk, menjuntai dan tidak tertata tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas pemanfaatan tiang listrik PLN, standar pemasangan, serta pengawasan terhadap perusahaan penyedia jaringan internet yang beroperasi di wilayah tersebut.

Ketua DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Tubaba, Heri Akbar, secara tegas mempertanyakan siapa pihak atau perusahaan yang memasang kabel-kabel tersebut, apakah seluruhnya telah mengantongi persetujuan resmi dari PLN, serta apakah pemasangannya sudah memenuhi ketentuan teknis dan keselamatan.

“Ini bukan sekadar persoalan kabel semrawut atau merusak pemandangan. Ini menyangkut penggunaan aset infrastruktur kelistrikan, keselamatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai tiang PLN dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis tanpa kejelasan izin, pengawasan, dan tanggung jawab,” tegas Heri Akbar.

Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi telah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 52 serta Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 90 sampai dengan Pasal 92. Pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan pemilik jaringan dan memenuhi ketentuan teknis serta keselamatan ketenagalistrikan.

Menurut Heri, kabel yang tidak tertata, menggantung atau berpotensi menjuntai ke badan jalan tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pengguna jalan, membahayakan masyarakat, serta menyulitkan petugas ketika melakukan pemeliharaan jaringan listrik.

HERI AKBAR DESAK PLN JANGAN TUTUP MATA

Atas persoalan tersebut, Heri Akbar mendesak pihak PLN agar tidak tinggal diam dan segera menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di sepanjang jalur Tiyuh Karta Raharja, Kartaraya hingga Tiyuh Karta.

Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, meliputi:

  1. Memastikan seluruh kabel internet yang menempel pada tiang PLN memiliki persetujuan dan perjanjian pemanfaatan jaringan yang sah.
  2. Mengidentifikasi perusahaan atau provider pemilik masing-masing kabel.
  3. Memeriksa kelayakan teknis, jarak aman, kekuatan pemasangan, serta potensi gangguan terhadap jaringan listrik.
  4. Menginventarisasi kabel tidak terpakai, menggantung, bertumpuk, dan tidak memenuhi standar.
  5. Menindaklanjuti serta menertibkan instalasi yang terbukti tidak memiliki persetujuan atau melanggar ketentuan.

JWI juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui dinas terkait agar melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan PLN maupun pihak penyelenggara telekomunikasi.

“Kami ingin ada tindakan nyata, bukan hanya pembiaran. PLN harus menjelaskan apakah seluruh kabel tersebut legal dan siapa yang bertanggung jawab atas pemasangannya. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan. Jangan menunggu masyarakat menjadi korban atau terjadi kecelakaan baru dilakukan pemeriksaan,” tandas Heri Akbar.

Ia menegaskan, JWI tidak bermaksud menghambat pembangunan maupun investasi jaringan internet. Namun, setiap kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan hukum, mengutamakan keselamatan, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

Kini masyarakat menunggu langkah konkret PLN dan pemerintah daerah. Apakah kesemrawutan kabel di sepanjang tiang listrik tersebut akan segera diperiksa dan ditertibkan, atau justru terus dibiarkan tanpa kejelasan legalitas dan tanggung jawab?

INFOJEJAMO.COM – DPD JWI TUBABA