DIDUGA ADA TARIF JUTAAN RUPIAH DALAM PEREKRUTAN APARATUR TIYUH TIRTA KENCANA SEJAK 2022–2026, DPD JWI TUBABA DESAK PENELUSURAN

INFOJEJAMA.COM//TULANG BAWANG BARAT – Dugaan praktik pungutan dalam perekrutan dan perubahan susunan aparatur Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat (DPD JWI TUBABA).

Berdasarkan keterangan seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, dugaan praktik pembayaran jasa untuk masuk menjadi aparatur tiyuh tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2022 hingga 2026, melalui sejumlah tahapan perekrutan, perubahan susunan, hingga penggantian jabatan.

Narasumber mengungkapkan, dalam salah satu tahapan perekrutan terdapat 10 orang yang terdiri dari 8 aparatur tiyuh dan 2 kepala suku. Masing-masing orang diduga dikenakan biaya sebesar Rp10 juta.

Selanjutnya, dalam proses perubahan dan penyusunan aparatur, disebutkan terdapat 4 kepala suku yang masing-masing diduga dikenakan biaya Rp10 juta. Kemudian, dalam perubahan susunan dan penggantian berikutnya, 2 orang kepala suku diduga kembali dikenakan biaya masing-masing Rp5 juta. Sementara itu, 2 orang Kasi juga diduga dikenakan biaya masing-masing Rp5 juta.

Berdasarkan rincian pembayaran yang disampaikan narasumber, total nominal dugaan tersebut mencapai Rp160 juta, dengan catatan seluruh tahapan merupakan pembayaran berbeda dan tidak terjadi penghitungan ganda. Seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk kepastian waktu masing-masing tahapan sejak 2022 hingga 2026.

Persoalan ini mendapat perhatian serius Ketua DPD JWI TUBABA, Heri Akbar. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan instansi berwenang tidak mengabaikan informasi tersebut serta melakukan penelusuran secara terbuka.

“Jika benar terdapat pembayaran jutaan rupiah untuk masuk atau menduduki jabatan aparatur tiyuh, ini merupakan persoalan serius. Jabatan pemerintahan tidak boleh dijadikan komoditas atau memiliki tarif tertentu. Kami meminta seluruh proses perekrutan, perubahan, dan penggantian aparatur ditelusuri secara transparan,” tegas Heri Akbar.

Secara regulasi, pengangkatan perangkat desa mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan uang secara melawan hukum, ketentuan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditelaah sesuai unsur pidananya.

DPD JWI TUBABA mendesak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, pihak kecamatan, Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh proses perekrutan dan perubahan susunan aparatur Tiyuh Tirta Kencana sejak 2022 hingga 2026, termasuk memeriksa dugaan aliran uang dan pihak-pihak yang berkaitan.

JWI TUBABA menegaskan bahwa sorotan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan tiyuh yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Pemerintah Tiyuh Tirta Kencana. Hak jawab dan klarifikasi pihak terkait tetap terbuka demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Penulis: Heri Akbar
Infojejama.com