Pringsewu— Program bantuan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Pringsewu mulai berada dalam sorotan. Program yang semestinya menjadi instrumen peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani justru dibayangi sejumlah pertanyaan serius, mulai dari minimnya keterbukaan informasi, dugaan pengondisian pelaksanaan kegiatan, hingga potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sebab, ketika uang negara digelontorkan untuk kepentingan petani, setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dapat ditelusuri, setiap pekerjaan harus sesuai spesifikasi, dan setiap pihak yang terlibat harus siap mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Lima titik kegiatan di Kecamatan Pagelaran kini menjadi perhatian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampung1News, sedikitnya lima titik kegiatan OPLAH tersebar di tiga kelompok tani, yakni:
Pekon Panutan melalui Poktan Setia Tani.
Pekon Padang Rejo melalui Poktan Tunas Mandiri.
Tiga titik di Pekon Gumuk Rejo melalui Poktan Sumber Makmur.
Namun, keberadaan kegiatan tersebut justru memunculkan pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara terbuka. Berapa nilai anggaran masing-masing titik? Siapa pihak yang mengerjakan? Bagaimana mekanisme penetapan pelaksana? Apakah kelompok tani benar-benar mengetahui dan mengendalikan proses pelaksanaan bantuan yang menjadi hak mereka?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
PERTEMUAN 10 OKTOBER 2026 DI GUMUK REJO, ADA APA DI BALIKNYA?
Sorotan semakin mengarah ke Pekon Gumuk Rejo setelah muncul informasi mengenai pertemuan pada 10 Oktober 2026 di rumah salah satu kelompok tani.
Pertemuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Siapa saja yang hadir? Apa agenda pembicaraannya? Apakah pertemuan tersebut murni membahas teknis pelaksanaan program, atau turut membicarakan penentuan pihak yang mengerjakan kegiatan?
Informasi mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang mengondisikan pekerjaan juga perlu ditelusuri secara serius.
Apabila terdapat intervensi atau pengaturan pelaksana di luar mekanisme yang semestinya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
Program bantuan pemerintah tidak boleh berubah menjadi ruang pembagian kepentingan bagi pihak-pihak tertentu. Terlebih, apabila kelompok tani hanya ditempatkan sebagai penerima administratif, sedangkan kendali pelaksanaan justru berada di tangan pihak lain.
Namun, dugaan pengondisian tersebut masih memerlukan pembuktian melalui keterangan para pihak, dokumen, serta pemeriksaan mekanisme pelaksanaan.
ANGGARAN OPLAH JANGAN SAMPAI MENJADI LADANG KEUNTUNGAN PIHAK TERTENTU
Persoalan paling krusial adalah bagaimana memastikan anggaran OPLAH benar-benar diwujudkan menjadi pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat kepada petani.
Ada sejumlah aspek yang perlu dibuka dan diperiksa, antara lain:
Nilai anggaran yang dialokasikan untuk setiap kelompok dan titik kegiatan.
Kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi pekerjaan.
Mekanisme penetapan pihak pelaksana dan pengadaan material.
Kewajaran harga material, peralatan, dan komponen pekerjaan.
Kesesuaian volume serta spesifikasi teknis dengan hasil pekerjaan.
Kedalaman dan kualitas konstruksi sumur apabila pekerjaan mencakup pengeboran.
Fungsi dan manfaat fasilitas setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
Jangan sampai anggaran dibayarkan penuh, tetapi hasil pekerjaan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Jangan sampai volume pekerjaan berkurang, material tidak sesuai standar, atau spesifikasi teknis hanya terpenuhi di atas dokumen.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara RAB dan realisasi, harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya.
Dugaan bancakan anggaran memang belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti. Namun, justru karena itulah pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar tidak ada ruang bagi spekulasi maupun praktik yang merugikan keuangan negara.
Uang negara bukan milik kelompok, bukan milik pelaksana, dan bukan milik pihak yang memiliki akses terhadap program. Uang tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
JANGAN JADIKAN PETANI SEKADAR TAMENG ADMINISTRASI
Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah posisi kelompok tani dalam pelaksanaan program.
Jangan sampai petani hanya dicantumkan sebagai penerima bantuan dalam dokumen, tetapi tidak mengetahui secara utuh nilai anggaran, rincian pekerjaan, maupun pihak yang melaksanakan kegiatan.
Jika kondisi tersebut terjadi, tujuan utama program patut dievaluasi.
Sebab, petani bukan sekadar nama dalam proposal atau daftar penerima bantuan. Mereka adalah pihak yang seharusnya memperoleh manfaat langsung dari program tersebut.
Apabila fasilitas pengeboran tidak sesuai spesifikasi, tidak berfungsi optimal, atau tidak mampu menunjang kebutuhan pengairan, petanilah yang pertama kali menanggung kerugian.
Program yang seharusnya meningkatkan produktivitas pertanian justru berpotensi menjadi beban apabila hasil pekerjaannya tidak memberikan manfaat sesuai perencanaan.
Munculnya berbagai pertanyaan tersebut semestinya menjadi perhatian serius Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.
Instansi terkait perlu membuka informasi pelaksanaan OPLAH 2026 secara menyeluruh, khususnya mengenai lima titik kegiatan di Kecamatan Pagelaran.
Transparansi tidak boleh berhenti pada penjelasan bahwa program telah dilaksanakan. Yang dibutuhkan publik adalah data dan bukti pertanggungjawaban.
Dinas Pertanian perlu menjelaskan nilai bantuan, penerima, mekanisme pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, serta hasil pengawasan teknis di lapangan.
Sementara itu, aparat penegak hukum dapat mencermati informasi yang berkembang dan menindaklanjutinya apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana.
Pemeriksaan lapangan secara objektif, pencocokan RAB dengan realisasi, serta verifikasi dokumen menjadi langkah penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Saat nama oknum dinas pertanian di sebut oleh kelompok tani bernama alex pihak Redaksi sedang konfirmasi melalui whatsapp dalam keadaan aktif tidak direspon +62 821-8601-xxxx.(RED)



































































































