TAPANULI TENGAH, SUMATERA UTARA-22 Oktober 2026 — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024–2025 di SMA Negeri 1 Matauli Pandan menjadi sorotan. Sejumlah angka dana dan realisasi yang diterima awak media menunjukkan perbedaan nominal yang membutuhkan penjelasan resmi melalui dokumen pertanggungjawaban.
Sorotan tidak berhenti pada angka anggaran. Pertanyaan mengenai kemungkinan pembayaran Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), uang komite, atau iuran lainnya di tengah kebijakan sekolah gratis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menjadi perhatian publik.
Anggaran pendidikan bukan ruang gelap. Setiap rupiah harus dapat dijelaskan, setiap laporan harus bisa diuji, dan setiap pertanyaan publik patut memperoleh jawaban berdasarkan fakta.
Angka Dana BOS Berbeda, SPJ Harus Menjadi Kunci Verifikasi
Berdasarkan data awal yang diterima awak media, Dana BOS TA 2024 mencantumkan nominal Tahap I sebesar Rp916.500.000 dengan realisasi Rp819.286.400. Sementara Tahap II tercatat sebesar Rp916.344.196, sedangkan angka realisasinya mencapai Rp1.013.713.600.
Pada TA 2025, data Tahap I mencantumkan dana Rp892.500.000 dengan realisasi Rp856.002.978. Adapun Tahap II mencantumkan dana Rp892.500.000 dengan realisasi Rp928.997.022.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah angka yang diterima merupakan alokasi per tahap, akumulasi realisasi, atau berasal dari metode pencatatan yang berbeda?
Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan asumsi. Dokumen resmi harus menjadi dasar untuk memastikan apakah angka-angka tersebut telah disajikan secara tepat.
Pihak sekolah diharapkan menjelaskan laporan realisasi anggaran, buku kas umum, bukti transaksi, rincian kegiatan, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS untuk masing-masing tahun anggaran. Pemeriksaan juga perlu mencakup belanja pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan perpustakaan, termasuk kesesuaian antara anggaran, bukti pembayaran, dan hasil pekerjaan.
Perlu ditegaskan, perbedaan angka dalam data awal belum membuktikan adanya penyimpangan. Namun, tanpa klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, pertanyaan publik juga belum terjawab.
SPP di Tengah Sekolah Gratis: Apa Dasar Pembayarannya?
Persoalan lain yang perlu mendapat penjelasan ialah apakah peserta didik SMA Negeri 1 Matauli Pandan masih dibebankan SPP, uang komite, atau iuran lainnya setelah pemerintah provinsi menerapkan kebijakan program sekolah gratis.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB negeri menjadi salah satu ketentuan yang perlu ditelaah bersama aturan resmi program Bantuan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG).
Penerapan kebijakan tersebut perlu dipastikan berdasarkan cakupan program, status sekolah sebagai penerima, serta ketentuan dan waktu berlakunya.
Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perlu menjelaskan secara terbuka apakah masih terdapat pembayaran dari orang tua siswa. Jika ada, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai jenis pembayaran, dasar hukumnya, sifat pembayaran, mekanisme pengumpulan, serta penggunaan dananya.
Sumbangan sukarela yang tidak mengikat harus dibedakan dari pungutan yang bersifat wajib. Penilaiannya tidak cukup berdasarkan nama atau istilah yang digunakan, tetapi harus melihat aturan dan praktik pelaksanaannya.
Dua Kali Upaya Konfirmasi Terkendala, Klarifikasi Masih Ditunggu
Dalam upaya memperoleh pemberitaan yang berimbang, awak media menyebut telah dua kali berusaha menemui kepala sekolah untuk meminta penjelasan langsung. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena kendala dalam proses pendaftaran kunjungan melalui petugas satuan pengamanan.
Hingga berita ini disusun, awak media belum memperoleh klarifikasi langsung mengenai perbedaan angka Dana BOS, rincian pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan perpustakaan, maupun pertanyaan mengenai pembayaran SPP.
Tata tertib dan prosedur keamanan sekolah tetap harus dihormati. Namun, saluran komunikasi yang jelas juga penting agar pertanyaan jurnalistik dapat disampaikan dan ditanggapi secara profesional.
Belum diperolehnya klarifikasi tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan pelanggaran. Meski demikian, jawaban resmi tetap diperlukan untuk memastikan informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Dinas Pendidikan Sumut Diminta Turun Tangan
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara didorong melakukan verifikasi sesuai kewenangannya terhadap data Dana BOS TA 2024–2025 dan menjelaskan status penerapan program sekolah gratis di SMA Negeri 1 Matauli Pandan.
Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian antara laporan administrasi, transaksi keuangan, dan kondisi faktual, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Jika perbedaan nominal ternyata disebabkan oleh metode pencatatan atau penghitungan akumulatif, penjelasan resmi juga harus disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Permintaan dokumen dan informasi dapat diajukan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan penting bagi pelaksanaan fungsi pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi serta menjalankan kontrol sosial secara bertanggung jawab.
Keterbukaan informasi bukan berarti semua dokumen tanpa pengecualian harus dipublikasikan. Namun, informasi mengenai penggunaan anggaran publik harus dikelola secara akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Spekulasi
Ada apa dengan Matauli? Pertanyaan ini harus dijawab melalui dokumen, klarifikasi, dan pemeriksaan yang objektif—bukan melalui dugaan yang belum teruji.
Pengelolaan Dana BOS, pelaksanaan program sekolah gratis, dan akses terhadap klarifikasi merupakan persoalan penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Sampai berita ini disusun, data yang diterima awak media belum diverifikasi secara independen melalui dokumen keuangan resmi. Karena itu, belum ada dasar terverifikasi untuk menyimpulkan adanya penyalahgunaan Dana BOS ataupun pelanggaran terkait pembayaran SPP di SMA Negeri 1 Matauli Pandan.
Kepala sekolah dan instansi terkait tetap diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi terhadap data yang dipublikasikan.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terang. Pengelola anggaran berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan, sementara pers berkewajiban menguji informasi secara profesional dan memberikan ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menjawab.
Kini yang ditunggu bukan saling menduga, melainkan keterbukaan data, penjelasan resmi, dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jurnalis : Augustine Steven Sitorus,SE
