ACEH TIMUR – Mengantisipasi potensi banjir pada penghujung tahun 2026, para keuchik di Kabupaten Aceh Timur mendesak pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) agar segera menyiapkan lumbung pangan darurat di setiap kecamatan, khususnya wilayah yang rawan terdampak banjir.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan makanan masyarakat tetap terpenuhi ketika bencana melanda, terutama apabila akses jalan terputus, transportasi lumpuh, dan distribusi bantuan dari pusat kabupaten mengalami hambatan.
Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, Romi Syahputra, Jumat (16/10/2026), menegaskan bahwa pengalaman banjir pada akhir 2025 harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanganan bencana.
Menurut Romi, saat banjir melanda sejumlah desa, para keuchik bersama masyarakat harus bergerak cepat mendirikan dapur darurat untuk memenuhi kebutuhan pangan warga. Namun, keterbatasan persediaan bahan pokok dan sulitnya akses distribusi membuat penanganan di lapangan tidak berjalan mudah.
“Ketika banjir datang, kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu. Dapur darurat harus segera beroperasi, sementara bahan pangan harus tersedia. Karena itu, persediaan logistik perlu disiapkan sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam kondisi darurat sebelumnya, sejumlah keuchik terpaksa membeli kebutuhan dapur umum dengan cara berutang kepada pedagang setempat. Biaya pengadaan bahan pangan tersebut bahkan mencapai puluhan juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
Persoalan itu, kata Romi, tidak boleh terus berulang. Sebab, kepala desa memiliki tanggung jawab membantu masyarakat, tetapi keterbatasan logistik seharusnya tidak membuat mereka harus menanggung beban utang dalam jumlah besar.
“Jangan sampai ketika masyarakat menjadi korban banjir, para keuchik justru harus menanggung utang untuk menyediakan makanan. Pemerintah perlu menyiapkan sistem logistik yang jelas agar kebutuhan dasar warga dapat dipenuhi dengan cepat,” tegasnya.
Lumbung Pangan Dipusatkan di Ibu Kota Kecamatan
Sebagai solusi, Romi mengusulkan agar BPBD dan Dinas Sosial Aceh Timur membentuk lumbung sembako tanggap darurat di ibu kota setiap kecamatan. Persediaan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional dapur umum di desa-desa yang terdampak bencana.
Menurutnya, pola penyimpanan logistik di tingkat kecamatan akan mempermudah penyaluran bantuan karena lebih dekat dengan lokasi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, penanganan awal tidak sepenuhnya bergantung pada pengiriman bantuan dari pusat kabupaten.
Ia menyarankan agar stok darurat mencakup beras, minyak goreng, telur, mi instan, air minum, serta kebutuhan pangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat segera digunakan untuk operasional dapur umum.
Selain ketersediaan bahan pangan, pengelolaan lumbung juga harus disertai pendataan stok, pemeriksaan masa kedaluwarsa, sistem penyimpanan yang aman, serta mekanisme distribusi yang transparan dan terkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun pemerintah gampong.
“Setiap kecamatan perlu memiliki persediaan awal yang siap digunakan. Begitu banjir terjadi, bantuan dapat segera disalurkan ke desa terdampak tanpa harus menunggu seluruh kebutuhan dikirim dari kabupaten,” jelasnya.
Pemerintah Diminta Bergerak Sebelum Bencana
Romi juga meminta pemerintah daerah segera memetakan kawasan rawan banjir, menghitung kebutuhan logistik berdasarkan jumlah penduduk berisiko, serta menyusun mekanisme penyaluran bantuan yang dapat dijalankan meskipun akses transportasi dan komunikasi terganggu.
Koordinasi antara BPBD, Dinas Sosial, camat, keuchik, dan unsur terkait lainnya dinilai menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan lebih cepat, terarah, dan tidak membebani pemerintah gampong.
Ia menilai, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bahan pangan, sarana dapur umum, dan kebutuhan dasar lainnya benar-benar tersedia ketika keadaan darurat terjadi.
“Bencana memang tidak bisa kita pastikan kapan datangnya, tetapi kesiapan harus dilakukan sejak sekarang. Jangan menunggu banjir melanda dan masyarakat kesulitan mendapatkan makanan baru kemudian logistik disiapkan,” katanya.
Para keuchik berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari evaluasi penanganan banjir sebelumnya.
Dengan adanya lumbung pangan darurat di setiap kecamatan, diharapkan distribusi bantuan lebih cepat, operasional dapur umum tidak terhambat, dan masyarakat terdampak banjir memperoleh kebutuhan pangan secara layak selama masa tanggap darurat.(Hs)
