Banda Aceh — Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Nyak Li Maop, menyampaikan keprihatinan mendalam dan kecaman keras atas insiden kericuhan serta dugaan penganiayaan warga oleh oknum aparat TNI pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah, Laweung,
Kabupaten Pidie. Tindakan represif tersebut dipicu oleh penurunan bendera Bulan Bintang yang dinilai telah merusak keharmonisan, kebebasan berbudaya, serta memicu trauma masa lalu masyarakat Aceh.
Melihat kondisi yang kian memanas, Nyak Li Maop secara tegas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengutus perwakilannya ke Aceh demi mengantisipasi dan mencegah terjadinya pertumpahan darah.
Nyak Li Maop menilai, pendekatan militeristik yang ditunjukkan aparat dalam memicu insiden ini seolah mengungkit luka lama masyarakat Aceh pada masa Operasi Darurat Militer. Langkah tersebut dianggap merusak tatanan keharmonisan serta merampas kebebasan warga Aceh dalam menjalankan adat, budaya, dan warisan leluhurnya.
“Kejadian ini sangat kita sayangkan. Pihak masyarakat sebelumnya telah membangun komunikasi dan bernegosiasi secara damai dengan pihak Koramil Laweung terkait keberadaan bendera tersebut. Namun, selang beberapa jam kemudian, oknum aparat justru mendatangi lokasi, menurunkan bendera secara sepihak, hingga memicu kericuhan dan pemukulan terhadap warga yang sedang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW,” ujar Nyak Li Maop.
Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap warga sipil di dalam acara keagamaan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius dan wajib diproses secara hukum tanpa tebang pilih.
Menagih Komitmen MoU Helsinki dan Peran Perwakilan Rakyat Lebih lanjut, Nyak Li Maop mengingatkan bahwa persoalan bendera Aceh memiliki landasan hukum dan historis yang kuat, salah satunya tertuang dalam poin-poin kesepakatan damai MoU Helsinki yang melahirkan Qanun Bendera Aceh.
” mengkritik pandangan sebagian oknum pejabat militer yang masih melabeli simbol tersebut sebagai gerakan separatis dengan pola-pola kekerasan lama.
“Jika pihak pemerintah dan TNI menganggap bendera Bulan Bintang sebagai simbol separatis, lantas bagaimana posisi keberlanjutan perdamaian yang telah disepakati? Sejarah mencatat pengorbanan besar bangsa Aceh bagi berdiri dan tegaknya Republik ini, namun sangat menyayangkan pendekatan militeristik dan kekerasan masih saja diutamakan dalam menyelesaikan perselisihan pandangan,” tegas Nyak Li Maop.
Ia menduga masih ada oknum-oknum di tubuh militer yang memelihara dendam serta kebencian masa lalu terhadap rakyat Aceh, sehingga kerap mengedepankan tindakan represif ketimbang dialog.
Di akhir peryataannya, Nyak Li Maop mengetuk nurani para wakil rakyat di parlemen agar tidak tinggal diam melihat masyarakat Aceh diintimidasi
Ia menegaskan kembali panggilannya kepada PBB dan lembaga internasional untuk memantau langsung situasi di Aceh agar kezaliman dan potensi pertumpahan darah dapat segera dihentikan.
Kontak Media / Informasi Lebih Lanjut:
Narahubung: Nyak Li Maop (Aktivis HAM Aceh)* Kategori: Siaran Pers / HAM / Sosial-Politik Aceh* Lokasi: Aceh.Indonesia(Hs)
