PULUNG KENCANA TUBABA//INFOJEJAMA.COM – Sikap pihak Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pulung Kencana menjadi sorotan setelah seorang jurnalis Radarmedia.id mengaku tidak mendapatkan pelayanan saat hendak melakukan silaturahmi sekaligus menjalankan tugas jurnalistik di kantor tersebut, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 14.45 WIB.
Kunjungan yang semula bertujuan menjalin komunikasi dan melakukan peliputan itu berakhir tanpa kejelasan. Jurnalis bernama Irfan mengaku telah menunggu sekitar lima menit, namun tidak ada perwakilan pihak ULP yang datang untuk memberikan penjelasan maupun menerima komunikasi.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi, Irfan saat memasuki area kantor diterima oleh seorang petugas keamanan berinisial S. Namun, setelah menyampaikan maksud kedatangannya, terjadi perdebatan mengenai tujuan kunjungan dan kegiatan peliputan yang akan dilakukan.
Petugas keamanan tersebut disebut beberapa kali keluar-masuk ruangan untuk berkoordinasi dengan atasannya. Namun, hingga jurnalis meninggalkan lokasi, belum ada pegawai maupun pejabat ULP Pulung Kencana yang secara langsung menemui dan memberikan penjelasan.
Informasi di lapangan juga menyebutkan terdapat tiga pegawai yang baru berpindah kantor. Ketiganya disebut hendak meninggalkan kantor untuk mencari tempat kontrakan, sementara kehadiran jurnalis belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
Padahal, menurut jurnalis, kebutuhan komunikasi tersebut diperkirakan hanya memerlukan waktu sekitar lima hingga sepuluh menit.
Merasa tidak mendapatkan sambutan dan kepastian pelayanan, Irfan akhirnya memilih meninggalkan kantor ULP Pulung Kencana.
Ketua DPD JWI TUBABA: Wartawan Bukan untuk Diabaikan
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Heri Akbar, menyayangkan sikap pihak ULP Pulung Kencana apabila benar tidak memberikan kepastian komunikasi kepada jurnalis yang datang dengan itikad baik.
“Jangan sampai wartawan yang datang untuk bersilaturahmi dan menjalankan tugas jurnalistik justru dibiarkan tanpa kepastian. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi menuntut profesionalisme, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap profesi pers,” tegas Heri Akbar.
Ia meminta manajemen PLN, khususnya pihak yang membawahi ULP Pulung Kencana, melakukan evaluasi terhadap pola pelayanan dan komunikasi petugas di lapangan.
“PLN merupakan penyedia layanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Keterbukaan informasi dan pelayanan yang profesional harus menjadi perhatian. Jika ada prosedur penerimaan wartawan, sampaikan secara jelas, bukan membiarkan tamu menunggu tanpa penjelasan,” tambahnya.
Heri menegaskan, pers memiliki fungsi kontrol sosial dan berhak mencari serta memperoleh informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
UU Pers Menjamin Kemerdekaan Jurnalistik
Perlindungan terhadap kemerdekaan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Namun, dugaan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta dan terpenuhinya unsur hukum. Tidak setiap keterlambatan atau tidak adanya pelayanan otomatis merupakan tindak pidana menghalangi kerja jurnalistik.
PLN Diminta Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak ULP Pulung Kencana maupun manajemen PLN terkait alasan tidak adanya perwakilan yang menemui jurnalis saat kunjungan berlangsung.
Media Infojejama.Com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak ULP Pulung Kencana maupun manajemen PLN untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Peristiwa ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar komunikasi antara lembaga pelayanan dan insan pers dapat berjalan secara profesional, transparan, serta saling menghormati.
DPD JWI-TUBABA akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
TIM INVESTIGASI INFOJEJAMA.COM
