TUBABA – Sorotan terhadap pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) semakin menguat.Kali ini, Ketua DPD LSM Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Provinsi Lampung.
Syahruddin, mendesak Ketua Bawaslu Tubaba segera memberikan klarifikasi terbuka terkait indikasi dugaan ketidaksesuaian dan transparansi penggunaan dana hibah yang dikelola lembaga penyelenggara pengawasan pemilu tersebut.
Menurut Syahruddin, pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Terlebih, nilai anggaran yang dikelola tidak sedikit sehingga publik berhak mengetahui secara jelas peruntukan dan realisasinya.
Semestinya Ketua Bawaslu harus segera mengambil langkah dengan mengklarifikasi adanya indikasi dugaan ketidaksesuaian serta transparansi pengelolaan dana hibah yang mereka kelola,” tegas Syahruddin kepada media saat di hubungi melalui sambungan telepon seluler pada,(11/11/2026).
Ia menekankan, dana hibah tersebut bukan berasal dari uang pribadi, melainkan uang negara yang bersumber dari APBD. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai penggunaan hingga pertanggungjawabannya merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
Sebab sumber dana hibah tersebut berasal dari APBD, bukan uang pribadi. Jadi sudah sewajarnya jika publik harus mengetahui secara rinci,” ujarnya.
Tak hanya meminta klarifikasi Bawaslu, Syahruddin juga menyoroti sikap aparat penegak hukum (APH). Ia meminta Kejaksaan dan Kepolisian tidak bersikap pasif terhadap informasi yang telah berkembang di tengah masyarakat melalui pemberitaan media.
Untuk APH juga jangan tinggal diam. Segera ambil langkah untuk melakukan pendalaman, karena informasi yang disampaikan melalui pemberitaan media tentunya ada dasar,” lanjutnya.
Lebih jauh, Syahruddin menyebut persoalan tersebut menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri secara menyeluruh aliran dan pertanggungjawaban dana hibah Bawaslu Tubaba, mulai dari perencanaan, pencairan, realisasi hingga laporan pertanggungjawaban.
Jadi ini tantangan untuk APH dalam membongkar dana hibah tersebut, apalagi dilihat dari nilainya cukup fantastis. Jika perlu, kami dari pihak LSM siap mengawal persoalan ini sampai dengan tuntas,” pungkasnya.
Sorotan tersebut semakin memperkuat tuntutan agar Bawaslu Tubaba membuka dokumen penggunaan dana hibah secara transparan, termasuk rincian kegiatan, bukti realisasi, serta laporan pertanggungjawaban.
Hingga persoalan ini mendapat penjelasan secara terbuka, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak Bawaslu Tubaba. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul dugaan berkepanjangan terhadap pengelolaan uang daerah yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(TIM INVESTIGASI).
