LSM AMUNISI Desakan Pemeriksaan BPK RI terhadap Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pesisir Barat

Bandar Lampung, [17, November 2025] – Aliansi Masyarakat Untuk Institusi Provinsi Lampung (AMUNISI) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat periode tahun 2024 dan 2025. Desakan ini disampaikan menyusul adanya sejumlah temuan awal yang diduga mengandung indikasi ketidakwajaran dalam pola pengeluaran anggaran.

Koordinator LSM AMUNISI, Ahmad Padlan, S.H., dalam pernyataan tertulisnya, menegaskan bahwa desakan ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat (social control) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor pangan yang merupakan hajat hidup orang banyak.

“Kami mendapati pola pengeluaran yang repetitif dan berpotensi inefisien pada banyak pos belanja. Sebagai contoh, pembelian alat tulis kantor dilakukan dalam 18 transaksi terpisah hanya dalam bulan Januari 2024, dengan total nilai mencapai Rp 58,983,000,” ujar Ahmad Padlan.

📊 Potongan Data yang Dipertanyakan

Beberapa titik kritis yang menjadi fokus perhatian LSM AMUNISI berdasarkan analisis data anggaran adalah sebagai berikut:

Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Terdapat 22 transaksi pada Januari 2024 dengan total Rp 429,304,000. Beberapa item menonjol seperti Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 50,400,000 (Kode 49773822 & 50122634) dan Rp 76,440,000 (Kode 52901229).

Belanja Sewa Peralatan & Kantor: Belanja Sewa Peralatan Umum senilai Rp 88,500,000 (Kode 50122636) dan Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya senilai Rp 14,220,000 (Kode 49736057).

Belanja Bahan Cetak dan Administrasi Tender: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak senilai Rp 21,150,000 (Kode 49736058) serta berbagai transaksi Persediaan Dokumen/Administrasi Tender yang totalnya mencapai puluhan juta rupiah hanya dalam satu bulan.

Belanja Barang untuk Masyarakat dan Bibit: Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp 44,000,000 (Kode 49749176) dan Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman senilai Rp 49,000,000 (Kode 49741681).

🔍 Konteks Nasional dan Janji Pemeriksaan Tematik

Desakan ini memiliki landasan yang kuat, mengingat BPK Pusat telah secara resmi meluncurkan Pemeriksaan Tematik terhadap Program Ketahanan Pangan secara nasional sejak Oktober 2025. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan program pangan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, dalam berbagai kesempatan menegaskan, “Dengan memeriksa tematik atas ketahanan pangan, BPK menunaikan amanat konstitusional, yaitu menjamin bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pangan benar-benar melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi”. Pernyataan ini sejalan dengan tuntutan LSM AMUNISI agar anggaran di Pesisir Barat diperiksa keabsahan dan hasil gunanya.

🗣️ Rencana Aksi dan Harapan

Sebagai bentuk penekanan atas tuntutan mereka, LSM AMUNISI mengumumkan akan menggelar unjuk rasa pada hari Rabu mendatang di Bandar Lampung. Aksi damai ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah daerah dan perwakilan BPK di Lampung.

“Kami meminta BPK RI Perwakilan Lampung untuk menggunakan kewenangannya melakukan pemeriksaan khusus. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami mendorong Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera melakukan penyidikan. Rakyat haus akan transparansi, dan kami tidak akan tinggal diam demi memastikan uang rakyat tidak diselewengkan,” pungkas Ahmad Padlan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pesisir Barat belum memberikan tanggapan resmi.

By. Redaksi