PRINGSEWU, LAMPUNG — Pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di TK Ma’arif NU Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, mulai menjadi sorotan. Program dengan nilai bantuan sebesar Rp.648.090.000 tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta akurasi dokumentasi kondisi awal bangunan yang tercantum dalam sistem pengajuan revitalisasi.
Sorotan ini mencuat setelah tim media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah mengenai mekanisme pelaksanaan program, susunan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
Namun, hingga berita ini disusun, kepala sekolah yang bersangkutan belum memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan. Bahkan, berdasarkan penelusuran komunikasi tim media, nomor WhatsApp wartawan yang berupaya meminta konfirmasi diketahui telah diblokir oleh pihak kepala sekolah.
Sikap tersebut sangat disayangkan, mengingat program revitalisasi menggunakan anggaran bantuan pemerintah dengan nilai ratusan juta rupiah yang semestinya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah hasil penelusuran terhadap data pada sistem aplikasi pengajuan revitalisasi.
Dalam sistem tersebut, terdapat dokumentasi foto yang diberi keterangan kondisi “Sebelum”. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang dihimpun, foto tersebut diduga kuat tidak menggambarkan kondisi asli bangunan TK Ma’arif NU Gadingrejo sebelum pelaksanaan revitalisasi.
Temuan ini perlu diuji melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik bangunan, pencocokan dokumentasi historis, serta pemeriksaan dokumen pengajuan yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan.
Apabila dugaan ketidaksesuaian dokumentasi tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar kesalahan administratif biasa. Sebab, data kondisi awal merupakan salah satu elemen penting dalam proses identifikasi kebutuhan, penilaian kelayakan, perencanaan pekerjaan, dan pertanggungjawaban program revitalisasi.
Oleh karena itu, pihak berwenang perlu memastikan apakah dokumentasi yang diunggah benar-benar berasal dari lokasi sekolah yang bersangkutan, kapan foto diambil, siapa yang mengunggah, dan apakah terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data dalam dokumen pengajuan.
Dalam mekanisme program revitalisasi satuan pendidikan, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) memiliki peran penting sebagai pelaksana kegiatan.
P2SP bukan sekadar susunan kepanitiaan administratif. Panitia memiliki tanggung jawab terhadap proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian pekerjaan, pengelolaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Sejumlah aspek yang patut menjadi perhatian dalam pemeriksaan antara lain:
Legalitas pembentukan P2SP, termasuk surat keputusan dan susunan kepanitiaan.
Identitas ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota yang terlibat.
Dokumen perencanaan teknis, gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan spesifikasi pekerjaan.
Mekanisme perekrutan tenaga kerja dan pembelian material.
Kesesuaian harga material, volume pekerjaan, serta realisasi fisik dengan anggaran.
Bukti transaksi, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta laporan penggunaan dana.
Dokumentasi kondisi awal, progres pekerjaan, dan hasil akhir pembangunan.
Keterlibatan masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
Dalam panduan pelaksanaan program revitalisasi PAUD Tahun Anggaran 2026, aspek transparansi juga menjadi perhatian, termasuk pemasangan papan informasi kegiatan yang memuat identitas program, sumber dana, waktu pelaksanaan, serta informasi pelaksanaan pekerjaan.
Dengan demikian, publik patut memperoleh penjelasan mengenai siapa yang ditetapkan sebagai P2SP, bagaimana mekanisme kerja panitia, dan bagaimana pertanggungjawaban atas bantuan senilai Rp648.090.000 tersebut.
Selain persoalan dokumentasi dan keterbukaan informasi, redaksi juga memperoleh informasi dari sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengenai dugaan adanya pengondisian oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Namun, apabila benar terdapat intervensi atau pengondisian yang memengaruhi proses penetapan pelaksana, pemilihan penyedia material, perekrutan tenaga kerja, maupun pengelolaan anggaran, hal tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh.
Pemeriksaan harus memastikan apakah pelaksanaan kegiatan benar-benar berjalan sesuai mekanisme swakelola dan ketentuan program, atau justru terdapat pihak lain yang mengambil alih kewenangan P2SP di luar ketentuan.
Jangan sampai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menjadi ruang praktik penyimpangan dan kepentingan pihak tertentu.
Apabila sejumlah dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan dan didukung alat bukti yang sah, terdapat beberapa aspek hukum yang patut ditelusuri:
Aspek administrasi program: Ketidaksesuaian persyaratan, dokumen pengajuan, pembentukan P2SP, perencanaan, dan laporan pertanggungjawaban dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Aspek pengelolaan keuangan negara: Apabila ditemukan penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, penggelembungan harga, pekerjaan fiktif, kekurangan volume, atau kerugian keuangan negara.
Aspek pemalsuan dokumen: Apabila terbukti terdapat pembuatan atau penggunaan dokumen maupun dokumentasi yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan atau memperoleh bantuan.
Aspek tindak pidana korupsi: Apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, termasuk adanya kerugian keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perlu ditegaskan, indikasi tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan aparat dan instansi pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti.
Persoalan ini juga menjadi perhatian terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
Dinas Pendidikan diharapkan tidak hanya melihat keberhasilan program dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses administrasi, pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban berjalan sesuai ketentuan.
Publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai bentuk pembinaan yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima bantuan pemerintah, khususnya terkait kewajiban menjaga transparansi dan memberikan akses informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.
Hal ini juga perlu dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2 menegaskan bahwa informasi publik pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses masyarakat, sedangkan Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai ketentuan.
Cakupan undang-undang tersebut juga menjangkau organisasi nonpemerintah yang mengelola atau menggunakan dana APBN/APBD, sesuai ketentuan Pasal 16.
Dengan demikian, pengelolaan dana bantuan pemerintah tidak semestinya diperlakukan sebagai urusan internal yang sepenuhnya tertutup dari pengawasan publik.
Atas sejumlah persoalan tersebut, redaksi mendorong beberapa pihak untuk mengambil langkah konkret:
Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, agar melakukan klarifikasi dan pemeriksaan administratif terhadap pelaksanaan revitalisasi TK Ma’arif NU Gadingrejo, termasuk pembinaan kepada pihak sekolah dan P2SP.
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung dan Direktorat terkait Kemendikdasmen, agar memverifikasi data pengajuan, dokumentasi kondisi awal, kelayakan penerima bantuan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan petunjuk teknis.
Inspektorat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), agar melakukan audit atau pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap administrasi dan penggunaan anggaran.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Kejaksaan dan Kepolisian, agar menindaklanjuti apabila terdapat laporan dan bukti awal yang mengindikasikan dugaan tindak pidana.
Pemeriksaan diharapkan mencakup pencocokan kondisi fisik bangunan dengan foto sebelum revitalisasi, verifikasi dokumen pengajuan, pemeriksaan rekening dan aliran dana, kesesuaian volume pekerjaan, bukti pembelian material, serta klarifikasi seluruh pihak yang terlibat.
Kepala TK Ma’arif NU Gadingrejo, ketua dan anggota P2SP, pihak yayasan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, serta instansi terkait diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab atas informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
Sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban: Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan Rp.648.090.000 tersebut? Apakah pembentukan dan pelaksanaan P2SP sudah sesuai ketentuan? Mengapa dokumentasi foto kondisi sebelum revitalisasi diduga tidak sesuai dengan kondisi faktual? Benarkah terdapat pengondisian oleh pihak tertentu? Dan bagaimana bentuk pengawasan yang telah dilakukan instansi terkait?
Uang bantuan pendidikan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian penting dari tata kelola program pemerintah.
Redaksi media ini menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap pelaksanaan program yang menggunakan anggaran bantuan pemerintah.
Redaksi media ini akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang hak jawab atau klarifikasi bagi seluruh pihak terkait. (Tim/Red)
