infojejama.com I Mimika,Provinsi Papua-18 Oktober 2026– Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Timika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengajukan permohonan penambahan atau deviasi kapal guna mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Pomako.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPP ASWAL (Asosiasi Wartawan & LSM), Augustine Steven Sitorus, SE, angkat bicara dan mendesak pemerintah daerah agar tidak menunda langkah antisipasi hingga terjadi penumpukan penumpang seperti yang pernah terjadi pada Desember 2025.
“Jangan sampai persoalan kepadatan penumpang kembali terulang hanya karena lambatnya koordinasi dan pengajuan armada tambahan. Natal dan Tahun Baru merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar imbauan,” tegas Augustine.
Berdasarkan pemberitaan media, Kepala Kantor Cabang PELNI Timika, Sigit Sujatmoko, menyampaikan bahwa pengajuan penambahan atau deviasi kapal perlu dilakukan lebih awal. Pelabuhan Pomako merupakan salah satu titik transit penumpang dari Merauke yang melanjutkan perjalanan ke sejumlah wilayah di Maluku. Kapasitas kapal yang telah terisi penumpang dari pelabuhan sebelumnya turut memengaruhi ketersediaan tempat bagi calon penumpang dari Mimika.
ASWAL MINTA PEMKAB JANGAN LAMBAT BERTINDAK
Augustine menilai, permintaan PELNI tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Pemkab Mimika, Dinas Perhubungan, pihak PELNI, pengelola pelabuhan, serta instansi terkait di bidang transportasi laut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyusun kebutuhan armada berdasarkan proyeksi jumlah penumpang, jadwal keberangkatan, kapasitas kapal, dan rute pelayaran yang paling banyak diminati masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Mimika harus segera berkoordinasi dan menyampaikan permohonan resmi kepada kementerian atau instansi berwenang. Jangan menunggu sampai tiket sulit diperoleh, calon penumpang memadati dermaga, atau masyarakat harus berdesakan demi mendapatkan akses naik ke kapal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penambahan kapal harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan yang jelas, kesiapan operasional, serta pemenuhan standar keselamatan pelayaran.
KESELAMATAN DAN FASILITAS PELABUHAN HARUS MENJADI PRIORITAS
Selain persoalan armada, ASWAL meminta pemerintah dan pihak terkait mengevaluasi kesiapan fasilitas Pelabuhan Pomako, termasuk area tunggu, pengaturan antrean, akses naik-turun penumpang, informasi jadwal keberangkatan, serta pengawasan terhadap kapasitas kapal.
Augustine mengingatkan bahwa kepadatan penumpang tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan antrean tiket. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, ketertiban pelayanan, dan potensi risiko keselamatan apabila pengendalian penumpang tidak dilakukan secara memadai.
“Jangan hanya berfokus pada berapa banyak kapal yang tersedia. Pengaturan penumpang di darat, kesiapan petugas, kejelasan informasi, dan kepatuhan terhadap kapasitas kapal juga harus dipastikan. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan karena lemahnya perencanaan,” katanya.
Ia meminta PELNI dan pemerintah daerah menyampaikan informasi secara terbuka mengenai jadwal kapal, ketersediaan tiket, rute pelayanan, serta langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang menjelang puncak arus Natal dan Tahun Baru.
ASWAL DORONG TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN PUBLIK
Lebih lanjut, Augustine menyatakan ASWAL mendorong masyarakat, insan pers, dan elemen sipil untuk ikut mengawasi kesiapan pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Pomako.
Menurutnya, pengawasan publik diperlukan agar kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama dan kebijakan penambahan armada benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Kami meminta Bupati Mimika dan jajaran terkait menunjukkan keseriusan dalam melindungi kepentingan masyarakat. Segera tindak lanjuti permintaan PELNI, jelaskan langkah yang telah disiapkan kepada publik, dan pastikan pelayanan Natal-Tahun Baru berjalan tertib, aman, serta manusiawi,” tegasnya.
Augustine menambahkan, ASWAL tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu, melainkan mendorong langkah pencegahan sejak dini agar pengalaman kepadatan penumpang pada Desember 2025 tidak kembali terulang.
ASWAL berharap sinergi pemerintah daerah, PELNI, pengelola pelabuhan, dan masyarakat dapat memastikan angkutan laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Pelabuhan Pomako berlangsung aman, lancar, dan memberikan pelayanan yang layak bagi seluruh pengguna jasa.
Sumber informasi: Nettizen News, 18 Oktober 2026, dengan referensi pemberitaan mengenai permintaan PELNI Cabang Timika agar Pemkab Mimika mengajukan penambahan kapal menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Jurnalis : Idayenti
085178631959
